70 Tahun Sumut Membangun Indonesia

Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kini memasuki usia 70 tahun, tepatnya tanggal 15 April 1948. Hal ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1948. Isinya merupakan pembagian tiga provinsi di Sumatera, di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Baca Juga:

• KONI Sumut Genjot Persiapan Atlet Panahan PPI Menuju PON 2028
• Gang Jati Denai Disulap Jadi Sarang Narkoba, Polisi Sergap 3 Pria Sebagai Pelaku Narkotika dan Menyita 4 Paket Sabu Siap Edar
• Sehari, Polda Sumut Ungkap 23 Kasus Narkoba dan Amankan 26 Tersangka

Selama 70 tahun, sudah ada 18 gubernur yang memimpin Sumatera Utara. Tentu saja, setiap pemimpin punya kebijakan dan prestasi yang berbeda sewaktu memimpin Sumut. Termasuk Gubernur Sumatera Utara yang sedang menjabat sekarang, Dr Ir H T Tengku Erry Nuradi.

Beliau mendapat amanah memimpin Sumut sejak 25 Mei 2016. Sejauh ini, prestasi yang beliau toreh saat menjabat telah banyak. Terutama memimpin Sumatera Utara agar dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan negara, tentu saja demi kesejahteraan rakyat. Harapannya, provinsi berbilang kaum ini harus terus maju dari waktu ke waktu.

Terkait kontribusi Sumatera Utara yang telah diberikan dalam pembangunan Indonesia dan harapan Gubsu ke depan, kami secara khusus mewawancarai beliau di sela-sela aktivitasnya yang begitu padat.

Apa kontribusi Sumatera Utara bagi Republik Indonesia selama 70 tahun berdiri?

Alhamdulillah sejak beberapa tahun Provinsi Sumatera Utara ini telah berbenah dan hadir dengan pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip good government dan clean government.

Salah satunya sebagaimana kita ketahui Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang selalu memberikan audit pemeriksaan keuangan kepada entitas, baik itu pemerintah daerah maupun juga kementerian lembaga dan institusi lainnya. Opini yang dikeluarkan lembaga ini bisa berupa opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer atau bahkan tidak memberikan penilaian.

Alhamdulillah ternyata baru 3 tahun terakhir ini Sumatera Utara mendapatkan opini terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian dari Badan Pmeriksa Keuangan (BPK) dan ini bertahan 3 tahun berturut-turut. Oleh karenanya, ini suatu hal yang menambah semangat kita di jajaran pemerintahan Sumatera Utara untuk terus melaksanakan perbaikan, menerapkan good dan clean government.

Bahkan tahun 2017, ombudsman RI, yang memberikan penilaian terhadap entitas yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, pertama kali dalam sejarah Sumatera Utara memberikan penilaian hijau atau penliaian yang cukup transparan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik. Ini juga salah satu yang memberikan semangat tambahan bagi kita di jajaran Sumatera Utara.

Belum lagi kalau kita melihat istilahnya sekarang zaman now. zaman yang serba menggunakan IT, zaman yang mengedepankan sistem elektronik dan menerapkan sistem e-government. Alhamdulillah, Sumatera Utara juga sudah masuk pada provinsi dengan sistem e-govatau yang kami launching dengan sebutan Sumut Smart Province (Sumut Provinsi cerdas). Ini menunjukan Sumatera Utara harus terus bergerak maju dari waktu ke waktu.

Dulu pemerintah Provinsi Sumatera Utara banyak belajar tentang e-gov ini ke provinsi yang sudah lebih dahulu melaksanakannya. Bahkan dengan kota yang sudah melaksanakannya seperti Surabaya dan lain sebagainya. Tapi Alhamdulillah hari ini, justru sebaliknya, beberapa provinsi dan hampir lebih dari 50 kabupaten kota se-Indonesia belajar e-government ke provinsi Sumatera Utara. Ini adalah suatu kebanggaan kita juga, bahwa suatu waktu provinsi Sumatera Utara bisa memberi contoh kepada daerah lain di seluruh Indonesia ini tentang bagaimana menerapkan good government yang baik.

Demikian juga dalam pengelolaan pemerintahan. Pengelolaan keuangan, kita ketahui 3 tahun yang lalu dengan APBD yang hanya berjumlah Rp7,7 triliun, provinsi ini memiliki kewajiban untuk membayar kepada kabupaten kota yang hampir 2,2 triliun, yang artinya hampir sepertiga dari total APBD.

Alhamdulillah secara perlahan-lahan hal itu bisa kita tuntaskan. Tahun 2017-2018 ini kita sebenarnya sudah bergerak maju untuk melaksanakan berbagai pembangunan-pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kita sama-sama ketahui bahwa 2018 ini adalah tahun politik, pesta demokrasi, pesta rakyat, dan karenanya pada 2018 ini banyak anggaran diserap pada pilkada serentak ini.

Jadi walaupun begitu, semangat kita untuk bekerja keras membangun terus kita lakukan. Beberapa prestasi yang ada selama paling tidak dalam kurun waktu 2 atau 3 tahun terakhir ini, menurut catatan dari BPS dalam pertemuan terakhir pada bulan Februari tahun 2018 di kota Solo, bahwa hasil produksi beras Sumatera Utara ternyata adalah produksi dengan catatan surplus atau swasembada terbesar sepanjang ada provinsi ini, yang tahun ini berusia 70 tahun.

Demikian juga berbagai pembangunan infrastruktur yang terus kita giatkan. Belum lagi dukungan dari pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui, kita mendapatkan banyak pembangunan yang merupakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Seperti misalnya pembangunan jalan tol yang selama hampir 30 tahun, sejak tahun 87, kita tidak mendapatkan pembangunan jalan tol. Maka pada tahun 2017 yang lalu bapak Presiden meresmikan jalan tol yang merupakan pembangunan jalan tol terpanjang di luar Pulau Jawa.

Alhamdulillah kita berharap pembangunan ini bisa terus berlanjut. Begitu juga Bandara Kualanamu merupakan salah satu bandara internasional terbaik pada tahun 2017. Bandara Kualanamu mendapat penilaian bintang 4, satu-satunya bandara yang mendapatkan predikat bintang 4 di Indonesia.

Demikian juga di bidang energi listrik. Sudah cukup lama masyarakat Sumatera Utara selalu mengalami kekurangan daya listrik, karena memang kemampuan pembangkit kita yang jauh melebihi kapasitasnya. Tapi sejak tahun lalu kita mendapat bantuan kapal listrik terbesar dunia dan pembangkit lainnya terus dibangun. Seperti Sarulla, pembangkit panas bumi terbesar dunia di Tapanuli Utara. Kemudian ada Pangkalan Susu di Langkat dan berbagai pembangkit lainnya.

Alhamdulillah kebutuhan daya listrik di Sumatera Utara sejak 20 tahun atau bahkan 30 tahun terakhir, tahun 2017-2018 ini boleh dikatakan sudah mencukupi walaupun masih terjadi pemadaman. Juga karena itu permasalahan teknis, seperti misalnya kerusakan trafo dan transmisi. Tapi dari sisi kebutuhan daya listrik di Sumatera Utara, ini adalah yang pertama kita surplus sejak 30 tahun terakhir.

Demikian juga di bidang lain, yang sebenarnya mengalami sebuah progress luar biasa. Belum lagi kita memiliki beberapa kawasan strategis nasional. Seperti Kuala Tanjung yang merupakan kawasan industri yang berbasis alumunium yang ada disana dan merupakan satu-satunya pusat peleburan alumunium yang ada di indonesia ini.

Pelabuhan yang dimiliki juga merupakan pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat. Kemudian, kita memiliki kawasan ekonomi khusus Sei Mangke. Kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah daerah perkebunan. Kita memiliki 2,1 juta hektare perkebunan. 1,6 juta hektare di antaranya itu adalah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, kawasan ekonomi khsusus atau special economy zoneSei Mangke itu diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkannya menjadi industri turunan. Kita ketahui kelapa sawit memiliki lebih dari 160 industri turunan yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah peluang bagi kita untuk terus bisa mendorong agar kawasan ekonomi khusus tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita.

Kita juga bersyukur bahwa Sumatera Utara dianugrahi suatu kawasan yang indah, yaitu kawasan wisata Danau Toba. Kita memiliki danau terbesar kedua di Asia dan memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Pemerintah terus mendorong agar pembangunan kawasan tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan dengan membangun berbagai pusat wisata yang bertaraf internasional di sana.

Sumatera Utara adalah provinsi yang besar. Provinsi berbilang kaum yang memiliki 8 etnik lokal. Hampir semua etnik yang ada di indonesia ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu kita juga berbahagia dengan kondisi sosial politik di Sumatera Utara. Walaupun dengan dinamika yang cukup tinggi, tapi boleh dikatakan terkendali, aman dan damai. Mudah-mudahan kondisi politik dan sosial di Sumatera Utara ini bisa terus terkendali aman dan damai.

Tahun 2017 ini pertumbuhan ekonomi bisa dibilang membanggakan, bagaimana upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai prestasi itu?

Dari sisi ekonomi makro, Sumatera Utara mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata rata nasional. Tentu ini karena Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki banyak komoditi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan juga komoditi-komoditi inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi kita salah satunya menjadi lebih baik.

Kita juga berharap ekspor dan investasi di Sumatera Utara ini dapat terus kita tingkatkan. Karena hanya ada 2 rumusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan ekspor yang baik dan investasi yang dilaksanakan di daerah. Kalau kita melihat dari catatan statistik, jumlah investasi baik PMA maupun PMDN yang masuk ke Sumut dari tahun ke tahun meningkat dari mulai 12 triliun, 15 triliun dan terakhir sudah mencapai angka 20 triilun rupiah. Ini tentunya suatu hal yang sangat positif. Kita juga berharap nilai ekspor kita tingkatkan, agar 2 sektor ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi kita pada tahun-tahun yang akan datang.

Potensi lain apa yang dapat dikembangkan dari Provinsi Sumatera Utara?

Sumatera Utara ini punya banyak potensi. Selain dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia, kemudian juga potensi-potensi lain seperti parawisata. Kita punya Danau Toba, danau terbesar ke 2 di Asia. Kita punya laut di pantai Barat dan Timur.

Sebagai daerah pertanian, kita punya lahan pertanian yang cukup luas sehingga potensi ini harus dimanfaatkan. Belum lagi beberapa sektor industri yang ada seperti Kuala Tanjung, Sei Mangke, Kawasan Industri Medan maupun potensi lain yang ada di Sumatera Utara.

Oleh karena itu, ini harus terus dimanfaatkan. Harus terus didorong agar potensi ini terus berkembang. Termasuk kita harus bisa membuka diri sehingga investor atau investasi dari luar itu bisa lebih cepat masuk dan akan menambah pembangunan-pembangunan yang ada di daerah kita. Terlebih lagi, tentu bisa mendapatkan atau menambah kesejahteraan bagi masyarakat kita.

Bagaimana upaya pemerintah provinsi untuk membenahi kinerja aparatur, mengelola keuangan hingga mampu melewati masa-masa sulit dimana utang provinsi ke daerah membengkak luar biasa?

Memang terus terang kondisi masyarakat kita juga harus ikut membantu. Ini kita mau menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih tadi. Karena tidak mungkin suatu pemerintahan yang baik dan bersih itu terjadi kalau lingkungannya juga tidak bersih.

Oleh karena itu, lingkungan juga harus bersih, masyarakat juga harus bersih, termasuk sistem juga harus diperbaiki. Sehingga peluang-peluang untuk bisa terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti KKN itu bisa diminimalisir dengan sistem yang telah dibuat.

Salah satunya pemerintah provinsi mengedepankan sistem e-governement. Seperti misalnya e-planning, e-budgeting, sampai dengan e-audit. Sehinggga dengan program-program seperti ini, hal-hal yang menurut kita tentu harus kita jauhi seperti korupsi kolusi dan nepotisme bisa diminimalisir.

Terakhir RPJMD 2013-2018 akan segera berakhir, apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan target RPMD tersebut?

Kalau kita bicara pembangunan jangka menengah daerah, tidak terlepas dari RPJMN. Sehingga setiap provinsi yang ada di Indonesia harus menyesuaikan dengan RPJMN yang telah disahkan. Oleh karenanya apa yang telah dicanangkan, khususnya juga dalam nawacita itu harus masuk di dalam RPJMD di setiap provinsi termasuk Sumatera Utara.

Oleh karenanya, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan masyarakat, dan semua bidang, tentunya juga harus dimasukkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Provinsi Sumatera Utara juga telah memiliki RPJMD 25 tahun dan tentunya dibreakdown setiap 5 tahun memlalui RPJMD, dan kemudian dibreakdown setiap tahun dalam RKD atau rencana kerja pemerintah daerah.

70 Tahun Sumut Membangun Indonesia

Pulau Sumatera pernah mendapat julukan sebagai suvarna dwipa, yakni pulau emas. Hal itu disebabkan karena kekayaannya yang luar biasa. Beragam hasil bumi dapat ditemukan di sini, sehingga banyak pendatang dari berbagai belahan dunia tergiur karena mengincar beragam hasil komoditi.

Hal ini tentu saja membuat alur perdagangan menjadi ramai untuk menopang perekonomian negeri, bahkan hingga saat ini. Setelah Sumut sah menjadi pemerintahan administrasi di Indonesia sejak tahun 1948, hingga kini masih terus memberikan kontribusi bagi Indonesia.

Kontribusi terbesar yang diberikan Sumut adalah sektor perkebunan. Terhitung sejak masa kolonial, hingga saat ini perkebunan telah menjadi tulang punggung yang menopang perekonomian.

“Warisan perkebunan di Sumut sangat luar biasa. Ini pula yang membuat Sumatera pernah disebut-sebut sebagai pulau emas, karena memiliki kekayaan alam yang luar biasa,” ujar Ichwan Azhari, sejarawan Universitas Negeri Medan.

Sebagai daerah yang memiliki banyak komoditi unggulan, Sumut menjadi daya tarik bagi investor. Setidaknya, investasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang masuk terus meningkat, mulai hingga mencapai Rp20 triliun.

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan pertumbuhan ekonomi makro Sumatera Utara saat ini lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sumut merupakan daerah yang memiliki banyak komoditi unggulan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pertumbuhan perekonomian Sumut mengalami kenaikan signifikan, tahun 2017 tercatat sebesar 5,2 persen, pertumbuhan ini mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,07 persen.

Begitu juga dengan pengendalian inflasi lebih rendah dari nasional. Inflasi Sumut tahun 2017 sebesar 3,2 persen, sedangkan inflasi nasional 3,61 persen. Sumut sumut pun menjadi contoh penerapan terbaik dalam hal pengendalian inflasi daerah.

Dari sisi kinerja keuangan, Pemprovsu pun sudah berada pada jalur yang tepat. Tanggung jawab provinsi untuk membayar utang dana bagi hasil kepada daerah sejak tahun 2015, sebesar Rp2,2 triliun, baru dapat dituntaskan tahun 2017. Selain itu, APBD Provinsi juga baru kali ini mampu menembus level hingga Rp 13 triliun.

Di sisi lain, perhatian pemerintah pusat yang begitu besar sangat menguntungkan daerah ini. Pembangunan infrastruktur berupa jalan tol diwujudkan mulai dari Medan-Kualanamu, Medan-Binjai, Kualanamu- Tebing Tinggi, dan akan terus berlanjut hingga Parapat.

Begitu juga dengan pembangunan bandara bertaraf internasional, yakni bandara Kualanamu dan bandara Silangit. Peningkatan infrastruktur tentunya sangat menopang kemajuan perekonomian daerah, apalagi pembangunan kawasan perekonomian khusus Sei Mangke, maupun pelabuhan Kuala Tanjung segera rampung, tentunya semakin mempercepat akselerasi perdagangan dari luar ke Sumut.

Perbaikan dan pembenahan kinerja aparatur juga turut dilakukan. Sumut yang pernah menjadi sorotan komisi pemberantasan korupsi, kini menjadi daerah terbaik dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, daerah lain juga belajar ke Sumut untuk melakukan antisipasi korupsi.

Pemberantasan korupsi dilakukan pemprovsu dengan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disepakati bersama KPK. Yaitu dengan melakukan pelaksanaan e-planning dan e-budgeting, serta pengadaan barang dan jasa, penguatan layanan perizinan terpadu, manajemen SDM, penguatan inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset, percepatan peraturan daerah RTRW serta peningkatan partisipasi publik.

Di sisi lain, Pemprovsu juga melakukan inovasi informasi teknologi demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang clean and good government, yakni dengan meluncurkan aplikasi provinsi cerdas terintegrasi, dimana aplikasi ini terintegrasi dengan kabupaten/kota/ serta organisasi perangkat daerah. Diharapkan hal ini dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi publik.

Dalam hal pelayanan, Pemprovsu juga terus berupaya melakukan yang terbaik. Dalam sektor kesehatan, dialokasikan anggaran hingga Rp90 miliar untuk mengcover 330 ribu warga agar dapat mengikuti program BPJS Kesehatan. Setidaknya, dari 14 juta penduduk Sumut, sudah 70 persen ditanggung BPJS.

Begitu juga dengan pendidikan. Saat ini pengelolaan SMA/SMK di bawah provinsi kini semakin baik. Pembenahan dilakukan dengan menerapkan sistem UNBK online. Dimana saat ini dari 90 sekolah meningkat hingga 1.500 sekolah yang menggelar UNBK online dan tahun 2018 UNBK tingkat SMK sudah diikuti 889 sekolah dari 929 SMK atau sudah mencapai 95,69 persen. Penerapan penerimaan siswa didik baru online. Selain memutus rantai KKN juga membuka peluang selebarnya kepada siswa kurang mampu yang memiliki kemampuan akademik untuk mengecap pendidikan di sekolah favorit.

Sumut juga masih memiliki potensi yang luar biasa, sebagai daerah multikultur, Sumut memiliki keragaman etnik dan kerukunan umat beragama yang terus terjaga hingga saat ini. Kekayaan alam juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumut. Terutama Sumut memiliki danau supervolcano yakni danau toba, yang kini menjadi kawasan strategis nasional dan ditetapkan sebagai destinasi prioritas nasional. Objek wisata lainnya juga tak kalah menarik, hal ini diharapkan dapat mendongkrak target kunjungan wisatawan ke Sumuttahun 2019 sebesar 1 juta orang.

Setelah 70 tahun Sumut terus melakukan perbaikan dan pembenahan, agar bisa menjadi lebih paten. Wilayah yang dijuluki pulau suvarna dvipa ini pun tak pernah berhenti berkontribusi untuk pembangunan negara.(*)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

KONI Sumut Genjot Persiapan Atlet Panahan PPI Menuju PON 2028

Gang Jati Denai Disulap Jadi Sarang Narkoba, Polisi Sergap 3 Pria Sebagai Pelaku Narkotika dan Menyita 4 Paket Sabu Siap Edar

Sehari, Polda Sumut Ungkap 23 Kasus Narkoba dan Amankan 26 Tersangka

Dugaan Hilangnya Barang Bukti: Mobil Pick Up dan Plang Besi Kasus Pencurian di Beringin Jadi Sorotan "

JMSI Sumut: Penghargaan Presiden untuk Kapolda Sumut Jadi Kebanggaan Masyarakat

PWI Sumut Apresiasi Prestasi dan Kepemimpinan Kapolda Sumut Irjen Whisnu