Perkuat Sinergi Lintas Sektor, TPAKD Sumatera Utara Targetkan Perluasan Akses Keuangan di Sektor Produktif

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
• OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten
• OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses keuangan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

Komitmen ini diwujudkan melalui penyusunan Program Kerja TPAKD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan sektor produktif serta kelompok masyarakat prioritas. Program ini mengacu pada Roadmap TPAKD 2026–2030.

Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri, menjelaskan bahwa penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari Bimbingan Teknis tahun 2025.

"Kami melakukan pembahasan penyusunan program kerja TPAKD tahun 2026 se-Sumatera Utara dengan kerangka kerja strategis yang bertujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat," ujar Yusri dalam kegiatan tersebut di Medan, Rabu (4/2).

Pilar Utama Program Kerja 2026
Program Kerja TPAKD 2026 terdiri dari 36 program kerja yang dikelompokkan ke dalam empat tema utama:

- Membuka Akses dan Mendorong Kesejahteraan.

- Masyarakat Cerdas dan Terlindungi.

- Manfaat Akses dan Pengelolaan Keuangan.

- Sinergi Membangun Sumatera Utara.

Pengembangan Klaster Kemitraan: Membangun ekosistem usaha hulu-hilir (pemerintah, LJK, pelaku usaha, dan offtaker) untuk pembiayaan tepat sasaran di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta UMKM komoditas unggulan.

Penguatan Sektor Prioritas: Peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan bagi UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing kabupaten/kota.

Edukasi Keuangan ASN: Membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan literasi keuangan dan perlindungan konsumen agar dapat berperan sebagai agen literasi di masyarakat.

Keuangan Inklusif Disabilitas: Memperkuat layanan perbankan yang ramah disabilitas untuk memastikan kesetaraan akses terhadap layanan keuangan formal.

OJK Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan adalah kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Presiden Prabowo Apresiasi Capaian TPAKD dan Resmikan Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

OJK dan Forkom IJK Sumut Perluas Akses Keuangan Masyarakat di Tiga Kabupaten

OJK Edukasi Mahasiswa UNAIR Soal Peluang dan Risiko Tokenisasi Aset Digital

OJK Luncurkan RP3I 2026-2030 untuk Perkuat Resiliensi dan Peran Strategis Perbankan Nasional

OJK Perkuat Keamanan Ekosistem Keuangan Digital dan Pelindungan Konsumen

OJK Sebut Inklusi Dana Pensiun Baru Capai 5,10 Persen