Menaker Apresiasi Capaian LKS Tripnas 2023–2026, Harap Kawal Regulasi Ketenagakerjaan
Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi capaian Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) periode
News
Baca Juga:
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, kehadiran Bank Sumut dipastikan strategis dalam menjaga likuiditas keuangan daerah sekaligus memastikan roda ekonomi tetap bergerak di tingkat lokal. Kesinambungan pembangunan daerah menuntut dukungan lembaga keuangan yang tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah.
Komisaris Utama Bank Sumut, Firsal Mutyara mengatakan dinamika ekonomi nasional dan daerah membuka ruang bagi penguatan fungsi intermediasi bank daerah. Sinergi yang terbangun antara Bank Sumut dan pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama menjadi faktor penting dalam memastikan belanja publik, layanan dasar, dan aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan.
"Penyesuaian fiskal tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah memastikan strategi yang diambil mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sinilah Bank Sumut mengambil peran," ujar Firsal, Senin (19/1).
Upaya tersebut tercermin dari kinerja Bank Sumut sepanjang 2025 yang tetap terjaga di tengah tekanan fiskal. Direktur Keuangan Bank Sumut, Arieta Aryanti mengungkapkan perseroan mencatatkan laba sebesar Rp755 miliar dengan total aset mencapai Rp48,6 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp32 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp38,6 triliun.
Menurut Arieta, penyaluran kredit tersebut diarahkan untuk menopang sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung bagi perekonomian daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, serta sektor-sektor pendukung layanan publik. Pembiayaan ini membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan usahanya dan mendukung pemerintah daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.
"Di tengah penyesuaian fiskal, kami memastikan pembiayaan tetap mengalir ke sektor-sektor produktif dan dibutuhkan masyarakat, dengan tetap menjaga kualitas kredit," ujar Arieta.
Selain pembiayaan, Bank Sumut juga mengoptimalkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui layanan cash management dan pengelolaan kas yang lebih efisien. Langkah ini membantu pemerintah kabupaten dan kota menjaga likuiditas, mengatur arus kas belanja publik, serta memastikan layanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dapat berjalan lebih terencana.
Pengembangan layanan digital juga dilakukan untuk memudahkan masyarakat bertransaksi, membayar pajak dan retribusi daerah, serta mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor cabang.
Di sisi lain, penguatan tata kelola menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik. Direktur Kepatuhan Bank Sumut, Eksir menegaskan bahwa pengelolaan dana masyarakat dan keuangan daerah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
"Penguatan manajemen risiko dan kepatuhan kami lakukan untuk memastikan dana masyarakat dan pemerintah daerah dikelola secara aman. Tata kelola yang kuat adalah bentuk perlindungan bagi publik," kata Eksir.
Eksir menambahkan, pengisian jabatan direksi dan komisaris dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas, sehingga setiap keputusan strategis bank dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.red
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi capaian Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) periode
News
Jakarta Kalyana Shira Films menghadirkan teaser poster Berbagi Suami 2.0,film terbaru garapan sutradara Nia Dinata yang kembali mengangk
Cinema
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berkaitan
News
BANDUNG Penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin ternyata belum mengakhiri polemik di lin
Hukum
JAKARTA Sidang etik terhadap para Jenderal Polri yang terlibat dugaan kasus penyadapan Presiden Prabowo sudah dimulai dengan persidangan I
Hukum
Jakarta Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait p
Politik
SUMUT24.CO Memasuki musim hujan, pengendara sepeda motor perlu menyesuaikan cara berkendara untuk mengurangi risiko kecelakaan. Permukaan
Tips
JAKARTA Kerja sama olahraga lintas negara mulai menjadi jalan memperkuat industri sepak bola mini di Indonesia. Komite Sepak Bola Mini
Sport
Moskow Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyarankan agar ketahanan nasional menjadi salah satu prioritas stra
News
Medan , Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus memperkuat tata kelola institusi melalui peningkatan kualitas pengelolaan mahasiswa
News