Pengemudi Angkot dan Betor Terima BPJS Ketenagakerjaan

Tebingtinggi|SUMUT24

Baca Juga:

• PLN UPP SBU 4 Dan Kejari Toba Perkuat Sinergi Melalui Penandatanganan PKS Bantuan Hukum
• Klarifikasi Fahira Sihombing Beri Kue Ulang Tahun, Tolak Tudingan Salah Paham
• MAVI Korwil Sumut Bubarkan Panitia Kejuaraan Bola Voli U-15 Sumut 2026

Sebanyak 150 orang pengemudi angkutan kota (angkot), becak motor, petugas parkir dan restribusi pemakaian jalan di Kota Tebingtinggi menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Perhubungan kota setempat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Tebingtingi, Selasa (15/5) di Anjungan Sri Mersing Jalan Sutomo Tebingtinggi

Penyerahaan kartu BPJS Ketenagakerjaan itu dirangkai dengan pemberian beras 5 Kg dan diserahkan langsung Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM didampingi Kadishub H Syaprin Efendi Harahap SH dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara, Umar Din Lubis.

Turut hadir Pimpinan PT. Jasa Raharja Tebingtinggi Sumardi, Ketua Organda Murli Purba, Kacab BPJS Tanjung Morawa Syahrial, Kacab Perintis BPJS Tebingtinggi Udur Sirait, Kadishub H Syaprin Efendi Harahap, Kadis Tenaga Kerja Iboy Hutapea dan peserta penerima kartu BPJS.

Wali Kota Tebingtinggi dalam sambutannya menyatakan, bahwa pemberian kartu BPJS Ketengakerjaan ini tidak hubungannya dengan kampanye pilkada untuk pilih nomor satu ataupun nomor dua, tapi pemberian kartu ini demi kepentingan para pekerja yang ada di Kota Tebingtinggi yang mana tokenya tidak ada, tapi toke diri sendiri. Maka pemerintah kota memberikan kartu BPJS ketenagakerjaan tersebut.

”Program pemberian kartu PBJS Ketenagakerjaan ini memang kita khususkan untuk mereka-mereka yang rentan dan risiko di dalam pekerjaannya yang tidak ada tokenya, tapi toke diri sendiri. Maka kita berikan ini sebagai sebuah sistem pengamanannya,” kata Umar Zunaidi.

Wali kota menjelaskan, bahwa pemberian kartu BPJS ketengakerjaan ini ditarget sebanyak 1000 orang dan sudah terealisasikan 150 orang. Sedangkan syarat untuk mendapatkan kartu BPJS Ketangakerjaan adalah warga Tebingtinggi dan harus memiliki E-KTP.

”Jika belum memiliki E-KTP, saya minta untuk segera melakukan rekap data E-KTP di kantor kecamatannya masing-masing,” pinta wali kota

Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Utara Umar Din Lubis mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Dinas Perhubungan Tebingtinggi yang memberikan perhatian khusus kepada pekerja di lingkungan yang terkait dengan perhubungan dan direncanakan sebanyak 1000 orang pekerja informal didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan.

Sesuai dengan UU No.40 Tahun 2004, kata Umar Din, ada undang-undang sistem jaminan sosial nasional yaitu mengatur program jaminan sosial yang harus dimiliki setiap penduduk di Indonesia. Program tersebut ada lima, yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Untuk jaminan kesehatan itu harus diikuti seluruh penduduk Indonesia baik itu saat lahir ke dunia sampai ke liang lahat dan badan penyelenggaranya diatur dalam UU No.24 Tahun 2011. Ada juga badan penyelangga dari lima program ini. Pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBJS) Kesehatan dan pesertanya seluruh penduduk Indonesia dan diwajibkan menjadi peserta. Baik itu pembayarannya secara pribadi, dibiayai pemerintah dan biaya perusahaan tempat bekerja.

Sedangkan jaminan untuk 4 program lagi dikelola BPJS Ketenagakerjaan dan pesertanya adalah seluruh pekerja, baik itu pekerja pada orang lain dan pekerja untuk dirinya sendiri.

Sebelumnya, Kadishub Tebingtinggi dalam laporannya menyampaikan tujuan diberikannya kartu BPJS Ketenagakerjaan adalah agar peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat terlindungi dalam menjalankan tugas dngan baik dan dapat terlindungi apabila terjadi kecelakaan kerja dalam mencari nafkah

Sedangkan peserta BPJS Ketenagakerjan sebanyak 1000 orang dan pembiayaannya ditampung dalam DPA Dinas Perhubungan Tebingtinggi. Dari seribu orang yang didaftarkan tersebut telah teralisasi sebanyak 150 orang dan belum teraliasikan 850 orang dan masih dalam proses di BPJS Ketenagakerjaan.(TAV)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN UPP SBU 4 Dan Kejari Toba Perkuat Sinergi Melalui Penandatanganan PKS Bantuan Hukum

Klarifikasi Fahira Sihombing Beri Kue Ulang Tahun, Tolak Tudingan Salah Paham

MAVI Korwil Sumut Bubarkan Panitia Kejuaraan Bola Voli U-15 Sumut 2026

DPD AMPI Sumut Gelar Musda IX, David Luther Lubis Kembali Terpilih Pimpin AMPI Sumut

Bupati Pakpak Bharat Mendukung Penuh Pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026

Wabup Menghadiri Pisah Sambut Kepala BPN Pakpak Bharat