Selasa, 17 November 2026

GEMPPAR Mengamuk : Bimtek 177 Desa di Medan Dicurigai Sarang Korupsi! Kadis & Kabid PMD Diminta Copot & Diperiksa Kejaksaan

Administrator - Rabu, 30 September 2026 14:17 WIB
GEMPPAR Mengamuk : Bimtek 177 Desa di Medan Dicurigai Sarang Korupsi! Kadis & Kabid PMD Diminta Copot & Diperiksa Kejaksaan
Sumut24.co
sumut24.co -ASAHAN, Suasana memanas di jantung pemerintahan Kabupaten Asahan! Puluhan massa Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Reformasi (GEMPPAR) melancarkan gelombang protes berturut-turut ke tiga lokasi penting: Dinas PMD, Kejaksaan Negeri Asahan, hingga Kantor Bupati, Selasa (29/09/2026).

Baca Juga:
Sasaran mereka tak main-main, dugaan penyalahgunaan Dana Desa senilai ratusan juta rupiah yang disembunyikan di balik kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dinilai tak masuk akal.


Aksi pecah sekitar pukul 10.30 Wib di halaman Kantor Dinas PMD, Jalan W.R. Supratman. Slogan-slogan tegas bergema: "Hentikan Pengurasan Dana Desa!", "Jangan Biarkan Bimtek Jadi Ladang Cuan!", dan "Copot Kadis PMD Sekarang!"

Ketua GEMPPAR Asahan, Raihan Panjaitan, berdiri tegak di tengah lautan massa. Ia menuding pelaksanaan Bimtek yang menyeret 177 desa se-Kabupaten Asahan ke Medan, tiga kali berturut-turut di bulan September ini, bukan kegiatan biasa. Itu terjadi tepat saat pemerintah pusat sedang gencar melakukan efisiensi anggaran negara.


"Ini bukan Bimtek, ini pengurasan! Kenapa harus ke Medan? Apakah ada bagi-bagi keuntungan dengan penyelenggara? Kadis PMD Darein Lubis dan Kabid Henri Tambutan wajib mundur! Mereka lalai, membiarkan uang desa dikuras habis-habisan!" tegas Raihan disambut sorak-sorai massa.

Korlap aksi, Arman Maulana, melontarkan pertanyaan tajam yang hingga kini tak terjawab: "Apa urgensinya semua Bimtek di Medan? Mengapa tidak di kecamatan saja? Apakah ada 'setoran' ke meja pimpinan sehingga dibiarkan terus berulang?"


Saat Kabid PMD Henri Tambunan akhirnya muncul menemui massa, jawabannya justru memicu kemarahan. Ia menyebut Bimtek diselenggarakan oleh masing-masing desa berdasarkan musyawarah, Dinas hanya menerima surat tembusan.

"Kalau begitu, kenapa Dinas tidak melarang saat tahu tidak sesuai aturan? Jangan lempar batu sembunyi tangan!" seru satu demonstran. Henri terdiam, lalu buru-buru pamit meninggalkan lokasi dengan alasan ada urusan lain.

Massa tak surut. Mereka bergerak beriringan menuju Kejaksaan Negeri Asahan. Di sana, tuntutan makin tajam: GEMPPAR meminta penegak hukum segera menyelidiki dugaan pelanggaran Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025, serta memeriksa Kadis dan Kabid PMD beserta pihak penyelenggara Bimtek.

"Kami mendesak Kejaksaan mengusut tuntas dugaan pemaksaan kepada 177 Kades mengikuti Bimtek di Medan tiga kali! Ada indikasi kuat ada pungutan di balik ini semua," tegas Raihan di depan pintu Kejaksaan.

Dian Panjaitan, Kasubsi Pengawasan Kejaksaan Negeri Asahan, menerima laporan dan aspirasi dengan terbuka. "Saya putra daerah sini, saya ingin Asahan bersih. Serahkan buktinya, kami akan periksa," ucapnya menenangkan massa.

Belum selesai, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kantor Bupati. Di sini mereka menuntut Bupati segera mencopot Kadis dan Kabid PMD. "Mereka sudah tidak layak menjabat! Buktinya sudah terlihat jelas — keuangan desa dikuras, aturan diabaikan, rakyat dirugikan!" seru massa.

Hingga aksi usai, situasi tetap tertib namun tegang. GEMPPAR berjanji akan kembali jika dalam waktu dekat tak ada langkah konkret. Mata seluruh warga Asahan kini tertuju: apakah pejabat terkait akan dipanggil, atau justru dibiarkan?. (tec)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Bambang Sumantri
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Ketua Pembina Posyandu Sumut Melaksanakan Raker Bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Se Kabupaten /Kota
GEMPPAR Geruduk Kantor Bupati Asahan, Minta Kadis dan Kabid PMD Dicopot — Bupati Berjanji : Jika Terbukti Langgar, Langsung Copot
Daun Bosi-Bosi Menembus Batas Ekstraksi Hijau Dan Antikanker Payudara
Minta Dicopot dan Lapor Kejaksaan, GEMPPAR Asahan Sorot Dugaan Penyimpangan Bimtek Dana Desa
Aktivis LIB Aksi di PKS Mandoge : Dugaan Kerugian Negara dan Kerusakan Jalan, Izin Operasional Diminta Dicabut
Hari Tani Nasional : SPI Asahan Gelar Aksi Damai, Bupati Taufik Janji Koordinasi & Cari Solusi Bersama
komentar
beritaTerbaru