Pemkab Madina Luncurkan SiBUNGO, Aplikasi Pajak Digital Berbasis Geospasial untuk Dongkrak PAD

Baca Juga:

• Keseriusan Pemkab Simalungun bersama Kemendagri Kawal Investasi Cable Car Danau Toba Sesuai Regulasi
• Pemkab.Pakpak Bharat Bersama Masyarakat Rayakan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pakpak Bharat Ke 23 Tahun
• Pemkab Asahan Tambah Titik Layanan Kependudukan, Warga Aek Kuasan Tak Perlu Lagi Jauh ke Kisaran

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu langkah terbaru yang dilakukan yakni dengan meluncurkan SiBUNGO (Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Geospasial), sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Aplikasi tersebut resmi diperkenalkan kepada publik dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis (6/8/2026).

Peluncuran SiBUNGO dilakukan langsung oleh Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, bertepatan dengan agenda rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang membahas evaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipullah Nasution menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital saat ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih modern, terbuka, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, digitalisasi pelayanan pemerintahan tidak hanya menjadi tuntutan zaman, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terus didorong pemerintah pusat melalui TP2DD.

"Digitalisasi merupakan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Ini juga menjadi bagian dari percepatan ETPD dalam rangka memperkuat pelayanan serta pengelolaan keuangan daerah," ujar Saipullah.

Bupati Saipullah menegaskan, kehadiran SiBUNGO menjadi bukti komitmen Pemkab Madina dalam melakukan reformasi pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor PBB-P2.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah berharap proses pendataan objek pajak, pelayanan kepada masyarakat, hingga pengawasan penerimaan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Ia juga meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Madina bersama tim pengembang SiBUNGO agar terus melakukan penyempurnaan sistem serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat.

"SiBUNGO harus terus dikembangkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sosialisasi kepada wajib pajak juga menjadi hal penting agar masyarakat memahami kemudahan yang diberikan melalui sistem digital ini," kata Bupati.

Ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan indeks digitalisasi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Mandailing Natal.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Madina, Ahmad Yasir Lubis, menjelaskan bahwa SiBUNGO hadir untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan data PBB-P2, terutama terkait kebutuhan informasi objek pajak yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses.

Menurut Yasir, aplikasi tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 970/0528/K/2026 tanggal 12 Juni 2026.

Sistem SiBUNGO menggabungkan data objek pajak dengan teknologi geospasial, sehingga pemerintah dapat melakukan identifikasi lokasi objek pajak secara lebih tepat, mempercepat proses pembaruan data, serta memantau penerimaan pajak secara lebih cepat.

"Dengan adanya sistem ini, data objek pajak dapat lebih mudah dipantau dan diperbarui. Teknologi geospasial membantu pemerintah memperoleh data yang lebih valid sebagai dasar pengambilan kebijakan," jelas Yasir.

Bapenda Madina mencatat sejumlah manfaat utama dari penerapan aplikasi SiBUNGO, di antaranya:

1. Mempermudah pelayanan kepada wajib pajak melalui sistem digital yang lebih praktis dan mudah diakses.

2. Mempercepat proses pendataan, penetapan, hingga pembayaran pajak, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.

3. Menyediakan data perpajakan yang akurat dan terkini, sebagai dasar pengelolaan pendapatan daerah.

4. Memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem monitoring yang lebih transparan.

5. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Keseriusan Pemkab Simalungun bersama Kemendagri Kawal Investasi Cable Car Danau Toba Sesuai Regulasi

Pemkab.Pakpak Bharat Bersama Masyarakat Rayakan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pakpak Bharat Ke 23 Tahun

Pemkab Asahan Tambah Titik Layanan Kependudukan, Warga Aek Kuasan Tak Perlu Lagi Jauh ke Kisaran

Pemkab Simalungun Dorong Literasi Keuangan Pelajar Melalui Sosialisasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

Tinggalkan Open Dumping, Pemkab Madina Siapkan Sistem Controlled Landfill untuk Wujudkan Pengelolaan Sampah Modern

Universitas Asahan dan Pemkab Asahan Jalin Kemitraan Strategis, Perkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi demi Kemajuan Daerah