Siregar: Sertifikasi Guru Adalah Cara Feodal Menipu Diri Sendiri, Bukan Solusi Kualitas Pendidikan

Baca Juga:

• Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani
• Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum*
• KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR

Medan– Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui program sertifikasi guru telah berjalan bertahun-tahun. Namun, pengamat pendidikan dan dosen FISIP UMSU Medan, Shohibul Anshor Siregar, melontarkan kritik keras terhadap program ini. Menurutnya, sertifikasi guru dan dosen di Indonesia saat ini adalah "cara feodal menipu diri sendiri", dan bukan solusi fundamental untuk peningkatan kualitas pendidikan.

"Kita menghabiskan banyak energi, waktu, dan anggaran untuk sebuah proses sertifikasi yang pada akhirnya lebih menyerupai ritual birokrasi daripada peningkatan kualitas nyata," tegas Siregar. "Mengapa saya sebut feodal? Karena ini menciptakan hierarki baru, semacam gelar kebangsawanan pendidikan yang dibuktikan dengan selembar sertifikat, tetapi belum tentu berkorelasi langsung dengan kemampuan mengajar yang lebih baik atau dedikasi yang lebih tinggi."

Kesenjangan Antara Tujuan dan Realitas

Siregar menjelaskan bahwa tujuan mulia dari sertifikasi, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan dosen, menjamin kelayakan kompetensi, dan tentu saja, berujung pada peningkatan kesejahteraan, seringkali melenceng jauh dari realitas di lapangan.

"Banyak guru dan dosen mengejar sertifikasi bukan karena dorongan intrinsik untuk meningkatkan kompetensi, melainkan demi tunjangan profesi yang menggiurkan. Ini mengubah motivasi dasar mereka," ujarnya. "Prosesnya pun seringkali terjebak pada administrasi, portofolio, dan tes-tes teoretis yang belum tentu merefleksikan performa nyata mereka di kelas atau di laboratorium."

Akibatnya, menurut Siregar, banyak tenaga pengajar yang tersertifikasi namun kualitas pengajarannya tidak serta-merta meningkat signifikan. "Ada 'guru bersertifikat' yang masih mengajar dengan metode kuno, tidak mampu beradaptasi dengan teknologi, atau kurang inovatif. Ini adalah bentuk penipuan diri kita sendiri bahwa dengan sertifikat, masalah kualitas sudah selesai," kritiknya pedas.

Apa yang Seharusnya Dilakukan?

Daripada berfokus pada sertifikasi yang bersifat formalitas, Siregar mengusulkan pendekatan yang lebih holistik dan substansial untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar:

Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Kinerja Nyata: "Daripada memberikan tunjangan sertifikasi, pemerintah seharusnya secara fundamental menaikkan gaji pokok tenaga pengajar agar mereka tidak lagi terbebani urusan ekonomi," kata Siregar. "Setelah itu, barulah sistem evaluasi kinerja yang transparan dan berkesinambungan diterapkan, dengan insentif yang berbasis pada dampak nyata mereka di kelas dan kontribusi pada pengembangan peserta didik."
Pengembangan Profesional Berkelanjutan yang Relevan: "Fokus harus dialihkan ke program pengembangan profesional yang relevan, praktis, dan berkelanjutan," tegasnya. Ini bisa berupa pelatihan metodologi pengajaran inovatif, lokakarya berbasis proyek, pendampingan, atau program peer-coaching yang difokuskan pada peningkatan kualitas pengajaran sehari-hari.
Lingkungan Kerja yang Mendukung: Siregar juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan eksplorasi bagi guru dan dosen. "Budaya akademik yang sehat, di mana eksperimen pedagogis dihargai dan kegagalan dilihat sebagai pembelajaran, akan jauh lebih efektif daripada tekanan untuk lulus serangkaian ujian," ujarnya.
Rekrutmen yang Ketat dan Selektif: "Pintu masuk profesi guru dan dosen harus diperketat dengan proses rekrutmen yang sangat selektif, mencari individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki passion, dedikasi, dan panggilan jiwa untuk mendidik," pungkas Siregar.
"Sertifikasi dalam bentuknya yang sekarang adalah bukti kegagalan kita dalam memahami esensi dari profesi pendidik. Kita menciptakan ilusi profesionalisme, padahal yang kita butuhkan adalah transformasi fundamental dalam cara kita menghargai, mengembangkan, dan memberdayakan para pahlawan tanpa tanda jasa ini," tutup Siregar, menyerukan perubahan paradigma yang berani dan jujur dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sambut Silaturahmi Pengurus Pondok Pesantren Tuan Guru Syekh H. Mustafa B.S. Rokan, Ini Kata Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani

Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum*

KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR

Cepat Tanggap! Kurang Sehari, Polsek Pulau Rakyat Tangkap Pelaku Perampasan Tas Guru

JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Terima Penghargaan Sahabat Pers

Bupati Asahan Hadiri Pelantikan Pengurus GAMKI 2026–2029 : Siap Bangun Sinergi Wujudkan Asahan Sejahtera