Komisi 4 DPRD Medan Soroti Kebocoran PAD Retribusi PBG, OPD Tidak Jalankan Perintah Walikota

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan
• Pansus PAD Desak Pemko Medan Maksimalkan Pelayanan Kebersihan di Kota Medan
• dr Faisal Arbie Dukung Penuh Walikota Medan Terbitkan Perwal, Biaya Pengobatan Korban Begal Ditanggung APBD

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan M Afri Rizki Lubis minta pihak Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) dengan Satpol PP Kota Medan agar menjalankan tugas yang profesional sesuai perintah Walikota Medan. Melakukan kolaborasi yang rutin terkait pengawasan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.

"Maka setiap bangunan harus memiliki Izin PBG. Tujuannya untuk penataan estetika kota sekaligus sebagai sumber PAD dari retribusi izin bangunan," ujar M Afri Rizki Lubis (foto) kepada wartawan , Rabu (8/4/2026) menyikapi menjamurnya bangunan menyalah di Kota Medan serta tingginya kebocoran PAD dari retribusi PBG.

Menurut M Afri Rizki Lubis, maraknya bangunan melanggar aturan karena lemahnya pengawasan dari OPD Pemko Medan. "Tidak adanya sinkronisasi antara Dinas Perkimcikataru, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan Kepling terkait perizinan bangunan menindaklanjuti perintah Walikota," ujar Rizki asal politisi Nasdem itu.

Disampaikan Rizki, banyak ASN dijajaran OPD Pemko Medan yang tidak menjalankan perintah Walikota Medan Rico Waas. Sehingga, banyak oknum yang melakukan pembiaran terkait penyimpangan izin bangunan di lapangan.

"Ke depan kita minta OPD harus tegas. Dan mereka yang terbukti melakukan pembiaran kita minta Walikota untuk evaluasi," sebutnya.

Sebagai bukti kata M Rizki Lubis, banyak bangunan yang direkomendasikan segel hasil rapat di Komisi IV DPRD Medan. Bahkan telah dikunjungi dan perintah stop sebelum mendapat izin. Tetapi tambah Rizki, dibelakang kunjungan bangunan terus dikerjakan tanpa ada pengawasan dari OPD terkait.

"Ini kan bukti, petugas di Satpol PP dan Perkimcikataru lalai dan terjadi pembiaran," ungkapnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan

Pansus PAD Desak Pemko Medan Maksimalkan Pelayanan Kebersihan di Kota Medan

dr Faisal Arbie Dukung Penuh Walikota Medan Terbitkan Perwal, Biaya Pengobatan Korban Begal Ditanggung APBD

Paul MA Simanjuntak : "Sikat Semua Billboard Bermasalah, Penertiban Jangan Pilih Kasih"

Pansus Sebut Pemkot Medan Tak Serius Tertibkan Asetnya

DPRD Medan Terima Kunjungan KKP Serdik Sespimmen Polri