Debat di Dewan Keamanan PBB, Indonesia Kecam Serangan RSI Gaza dan Global Sumud Flotilla
Debat di Dewan Keamanan PBB, Indonesia Kecam Serangan RSI Gaza dan Global Sumud Flotilla
kota
Baca Juga:
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan ini dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak, dan dihadiri seluruh anggota Komisi 4. Kegiatan ini juga diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, serta lurah dari lokasi bangunan yang menjadi fokus pembahasan.
RDP membahas sejumlah pengaduan masyarakat dan temuan lapangan terkait masih maraknya pembangunan gedung tanpa PBG atau administrasi PBG yang belum lengkap, namun bangunan sudah berdiri. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi 4 karena berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan serta menimbulkan ketidakteraturan dalam tata ruang kota.
Beberapa lokasi yang menjadi sorotan antara lain bangunan di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan; Jalan Pertemuan, Kecamatan Medan Perjuangan; dan Jalan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. RDP menekankan bahwa setiap pembangunan harus sesuai dengan peruntukan dan memenuhi standar administrasi PBG.
Ketua Komisi 4 menegaskan perlunya tindakan tegas dari Pemerintah Kota Medan melalui OPD terkait untuk menertibkan bangunan yang tidak memiliki izin resmi. "Pemilik bangunan harus segera mengurus dan melengkapi dokumen administrasi PBG. Jika tidak, sesuai aturan yang berlaku, bangunan liar dapat disegel atau ditindaklanjuti secara hukum," tegas Paul Mei Anton Simanjuntak.
Dalam rapat tersebut, OPD terkait yang hadir antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Kehadiran camat dan lurah lokasi bangunan juga memastikan koordinasi langsung di lapangan.
RDP ini menegaskan komitmen DPRD Kota Medan melalui Komisi 4 untuk menegakkan aturan PBG secara konsisten, mendorong pemilik bangunan mematuhi prosedur, serta mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan tata ruang dan meningkatkan PAD melalui pengelolaan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan. Rel
Debat di Dewan Keamanan PBB, Indonesia Kecam Serangan RSI Gaza dan Global Sumud Flotilla
kota
Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utam
Politik
Asta Cita dan Ekonomi Hijau Perdagangan Karbon sebagai Mesin Pertumbuhan Baru
kota
Harkitnas 2026 di Polres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto Serukan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital
kota
MTQ Padang Lawas 2026 Resmi Dibuka, Bupati PMA Tekankan Penguatan Syiar Islam dan Generasi Qurani
kota
Jakarta S24.coKetua DPR RI menyambut kehadiran Presiden RI yang hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka
Politik
JLC Race Award 2025, Gelar Malam Apresiasi JNE bagi Kesuksesan UKM di Indonesia
kota
sumut24.co Jakarta Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan kinerja yang solid dan resilien di tengah persaingan industri perban
Ekbis
Bupati Pakpak Bharat Irup Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
kota