Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
News
Baca Juga:
MEDAN, - Praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata di Sumatera Utara (Sumut) diakui masih memiliki potensi terjadi.
Menyikapi hal itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut memilih mendorong penguatan peran masyarakat melalui program Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai langkah pencegahan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan hampir seluruh destinasi memiliki celah terjadinya pungli. Karena itu, pendekatan pembinaan masyarakat dinilai lebih efektif dibanding sekadar penindakan.
"Potensi pungli itu hampir ada di semua destinasi. Makanya kami dorong program sadar wisata, salah satunya melalui pembentukan kelompok sadar wisata di kabupaten/kota," ujar Yuda saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (1/4).
Menurutnya, Pokdarwis melibatkan masyarakat sekitar destinasi sebagai pengelola langsung. Kelompok ini nantinya bertanggung jawab terhadap manajemen kawasan wisata, sehingga diharapkan dapat menekan praktik pungli yang kerap dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
"Yang terlibat adalah masyarakat setempat. Mereka dibentuk dalam kelompok dan diberi peran mengelola destinasi. Ini masih dalam proses pengembangan," katanya.
Namun demikian, Yuda mengakui masih banyak oknum, termasuk pemuda setempat, yang mengatasnamakan kelompok tertentu untuk melakukan pungli. Bahkan, sejumlah laporan yang masuk ke pihaknya kerap mengaitkan praktik tersebut dengan dinas pariwisata.
Ia menegaskan, pungutan yang sah di destinasi wisata merupakan bagian dari retribusi daerah dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, bukan provinsi.
"Kalau itu retribusi, harus jelas dan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Misalnya ditetapkan Rp5.000 per mobil, ya tidak boleh lebih dari itu," tegasnya.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Namun, kendala utama dalam penindakan adalah pembuktian praktik pungli.
"Biasanya kalau sudah viral, baru aparat kepolisian turun untuk melakukan penindakan. Itu yang sering terjadi," ujarnya.
Terkait pengaduan masyarakat, Yuda menyebut pihaknya tidak memiliki aplikasi khusus. Namun, laporan tetap dapat disampaikan melalui media sosial resmi dinas.
"Kami di provinsi tidak punya PAD langsung dari sektor pariwisata. Untuk pengaduan, masyarakat bisa menyampaikan lewat DM media sosial kami," pungkasnya.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
News
GaraGara Keributan Remaja, Dua Pria di Palas Keroyok Juru Parkir, Kini Ditahan Polisi
News
Sentuhan Kemanusiaan di Akhir Pengabdian, AKP Irwansah Sitorus Bagikan Sembako
News
Wabup Achmad Fauzan Dorong APBD 2027 Lebih Efisien, Rencana Pendapatan Rp968 Miliar
News
Dasco dan Kursi RI2 Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi
News
Hormati Putusan DK dan PWI Pusat, Saleh Rela Kembali Jadi Anggota Muda PWI
News
Farianda Putra Sinik Kembali Pimpin PWI Sumut, Ketua JMSI Tabagsel Ucok Rizal Sampaikan Selamat Sang Senior yang Dekat dengan Wartawan Daer
News
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik dari Asahan, Ketua KPU Beri Apresiasi
News
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya kecepatan respons pelayanan publik di tingkat kecamatan,
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pembenahan ekosistem seni dan budaya di Kota Medan, mulai dari revitali
kota