DPC AWI Kota Medan : Tuntaskan Persoalan Dugaan TKI Ilegal yang Dilakoni S Alias Nino
Medan sumut24.co Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan meminta pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (P
Hukum
Baca Juga:
- Bongkar Mafia Biosolar! Pengusutan BBM Subsidi Ilegal Terus Bergulir, Kasat Reskrim Polres Tapsel: Penyidik Bekerja Berdasarkan Fakta
- Polrestabes Medan Ungkap Mafia BBM Subsidi, 10 Tersangka Ditangkap, 14 Ton Solar Disita
- Penambangan Pasir Ilegal di Bantaran Sungai Serdang Rusak Lingkungan, Polres Deliserdang dan Polda Sumut Diminta Turun Tangan
Pantauan di lapangan, sejumlah alat manual terlihat beroperasi di bantaran sungai. Truk-truk pengangkut pasir keluar-masuk lokasi sejak pagi hingga menjelang sore. Material diduga dipasok ke berbagai proyek konstruksi di sekitar wilayah Beringin dan sekitarnya.
Sejumlah warga menyebut aktivitas ini bukan hal baru. Namun dalam beberapa bulan terakhir, intensitasnya meningkat drastis. "Dulu masih sembunyi-sembunyi, sekarang siang bolong pun jalan terus," ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan Tanpa Izin
Penelusuran awal menunjukkan belum adanya papan informasi izin usaha pertambangan (IUP) di sekitar lokasi. Padahal, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setiap aktivitas pertambangan wajib mengantongi izin resmi serta memenuhi aspek lingkungan hidup.
Tidak adanya transparansi perizinan memunculkan dugaan bahwa aktivitas tersebut ilegal. Jika benar tanpa izin, para pelaku dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda miliaran rupiah.
Kerusakan Lingkungan Mengancam
Dampak yang ditimbulkan mulai dirasakan warga. Bantaran sungai mengalami pengikisan, debit air berubah, dan akses jalan desa rusak akibat lalu lalang truk bertonase berat. Warga khawatir jika dibiarkan, kerusakan akan semakin parah dan berpotensi menyebabkan longsor saat musim hujan.
"Kalau sungai makin dalam dan tebingnya runtuh, rumah kami bisa terancam," kata warga lainnya.
APH Tutup Mata?
Yang menjadi sorotan tajam adalah minimnya tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Aktivitas berlangsung terbuka dan nyaris setiap hari, namun belum terlihat adanya penindakan tegas.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya oknum yang bermain di balik layar. Praktik tambang pasir ilegal umumnya melibatkan jaringan terorganisir—mulai dari operator lapangan hingga pihak yang diduga menjadi 'backing'.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kecamatan maupun instansi teknis di Kabupaten Deli Serdang belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi kepada aparat setempat juga masih menunggu jawaban.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera melakukan investigasi terbuka, memeriksa legalitas tambang, serta menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
Sungai Serdang bukan sekadar sumber material ekonomi, tetapi juga penopang kehidupan warga sekitar. Jika praktik ini terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang rusak—kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pun ikut tergerus.red
Medan sumut24.co Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan meminta pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (P
Hukum
KRITIKLAH KEBIJAKANNYA, BUKAN SEKADAR SALAH UCAPNYA
News
Malam Ini, Hadirilah Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 H di Masjid Istiqomah
News
Polresta Deli Serdang Ungkap Kasus Narkotika, Amankan pengedarnya beserta 82,62 Gram Sabu, Ekstasi dan Ganja
News
Memulihkan kepercayaan Tempat yang layak bagi Taiwan di dunia bebas
News
PB PENDAWA INDONESIA BANGUN SINERGI DENGAN IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN
News
Rapat Paripurna Penetapan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Hadiri Bupati Solok
News
Pengukuhan Ketua KAN Sulit Air Dihadiri Bupati Solok
News
Illiza Bersinar di PRIWOLA 2026
News
Eks Panglima GAM Pimpin PSI Aceh
News