Plt Kajari Madina dan Bupati Saipullah Sepakat Perkuat Pengawasan Proyek Daerah, Tegaskan Komitmen Kawal Pembangunan Bersih

Baca Juga:

• Jemput Program Pusat di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Madina Perjuangkan Revitalisasi 10 Sekolah Tambahan
• Lindungi Kesehatan Siswa, Disdikbud Madina Terapkan PJJ 15–17 Oktober 2026
• 3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Madina | Sumut24.co

Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terus digencarkan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Bani Immanuel Ginting, S.H., M.H., melakukan kunjungan silaturahmi perdana ke Kantor Bupati Madina, Selasa (24/2/2026).

Kunjungan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi strategis antara Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina dalam mendukung stabilitas pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan daerah.

Kehadiran Plt Kajari bersama para Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubbagbin disambut langsung oleh Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Sekretaris Daerah (Sekda), serta para asisten di lingkungan Pemkab Madina.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Momentum ini dinilai penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Kasi Intelijen Kejari Madina, Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan agenda resmi pertama Bani Immanuel Ginting sejak menjabat sebagai Plt Kajari di Bumi Gordang Sambilan.

Menurut Jupri, Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan.

Melalui Bidang Intelijen, Kejari Madina siap mengawal proyek strategis nasional maupun daerah agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Sementara itu, Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan pendampingan hukum di setiap tahapan pembangunan guna meminimalisir risiko pelanggaran.

Tak hanya itu, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) juga berkomitmen melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan.

"Kami siap membantu Bupati dalam menyukseskan pembangunan. Namun kami juga tegas, jika ada oknum yang tidak dapat dibina atau diperingatkan, Bidang Pidsus siap melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku," tegas Jupri.

Sinergi antara Kejaksaan dan Pemkab Madina diharapkan mampu menciptakan hubungan kelembagaan yang solid dan profesional. Kolaborasi ini juga sejalan dengan semangat "Bangga Melayani Bangsa" yang menekankan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek, risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran dapat ditekan. Hal ini sekaligus membuka ruang optimalisasi serapan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal.

Jupri menambahkan, pendekatan preventif akan menjadi prioritas utama, namun langkah represif tetap disiapkan sebagai bentuk komitmen penegakan hukum.

"Kolaborasi yang erat akan meminimalisir potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.

Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jemput Program Pusat di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Madina Perjuangkan Revitalisasi 10 Sekolah Tambahan

Lindungi Kesehatan Siswa, Disdikbud Madina Terapkan PJJ 15–17 Oktober 2026

3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan

Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan