Dugaan Kejahatan Lingkungan di PTPN IV Regional I Disorot, APMPEMUS Desak Pencopotan Dirut
Sergai sumut24.co Dugaan kejahatan lingkungan akibat limbah yang mencemari kawasan operasional PTPN IV Regional I menjadi sorotan serius A
Hukum
Baca Juga:
- Rakor Lintas Sektor Bidang Opsnal Tingkat Menteri dalam rangka Kesiapsiagaan Pelaksanaan Oprasi Ketupat 2026 melalui zoom meeting
- Gelar Forum Silaturahim, Bank BSI Medan Siapkan BSI Agen dan Branding Koperasi Merah Putih di Sumut
- Forum Strategis OPD Sumut Hasilkan Tujuh Komitmen Bersama, Gubernur Bobby Nasution Optimistis Bangun Sumut Lebih Baik
Sikap tegas tersebut disampaikan organisasi Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan yang berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Jona Manalu, S.Kom, didampingi Ketua Harian Jonathan Panggabean beserta jajaran, Minggu (1/2/2026).
Forum Diskusi Mahasiswa ITBI menilai, wacana tersebut bertentangan dengan hasil rapat kerja Komisi III DPR RI yang menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah naungan Presiden dan tidak berbentuk kementerian.
Ketua Harian Forum Diskusi Mahasiswa ITBI, Jonathan Panggabean, menegaskan bahwa Polri selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya secara ideal sebagai alat negara yang melayani dan melindungi masyarakat.
"Kami menekankan bahwa kepolisian tidak boleh diintervensi dengan wacana yang dapat mengganggu stabilitas institusi. Polri harus tetap profesional dan independen," tegas Jonathan, menirukan pernyataan Kapolri dalam berbagai kesempatan.
Delapan Poin Penolakan
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan menyampaikan delapan alasan utama penolakan terhadap wacana Polri berada di bawah kementerian, yakni:
1. Kemandirian Polri
Polri harus tetap independen dan tidak berada di bawah pengaruh kementerian mana pun guna menjaga netralitas dan profesionalisme.
2. Struktur Eksisting
Struktur Polri saat ini dinilai telah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian sehingga tidak perlu diubah.
3. Pengawasan Internal
Polri telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat dan efektif tanpa harus berada di bawah kementerian.
4. Kualitas Pelayanan Publik
Perubahan struktur dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
5. Bebas dari Politik Praktis
Polri harus terlepas dari pengaruh politik praktis demi menjaga netralitas institusi.
6. Pengalaman Masa Lalu
Perubahan struktur sebelumnya dinilai menunjukkan dampak negatif sehingga tidak perlu kembali dilakukan.
7. Komitmen Reformasi
Polri telah berkomitmen menjalankan reformasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
8. Konsensus Nasional
Polri harus tetap menjadi simbol kepercayaan masyarakat dan negara, yang dikhawatirkan menurun jika berada di bawah kementerian.
Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan menegaskan agar struktur dan fungsi Polri tetap seperti saat ini, berada langsung di bawah Presiden sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi.
"Mengingat pernyataan Kapolri yang menyebut lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian, kami mendukung penuh komitmen tersebut. Kapolri juga telah menginstruksikan jajarannya untuk berjuang mempertahankan institusi kepolisian di bawah kendali kepala negara," tutup pernyataan sikap Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan.()
FOTO:
Sergai sumut24.co Dugaan kejahatan lingkungan akibat limbah yang mencemari kawasan operasional PTPN IV Regional I menjadi sorotan serius A
Hukum
Wakil Wali Kota melantik Hakim MTQN ke58 Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2026
kota
Pemko dan Polres Pematangsiantar berkolaborasi melaksanakan Rapat Sispam Kota
kota
Belajar dari China, Pariwisata Indonesia Butuh Ekosistem, Bukan Hanya Bebas Visa
kota
sumut24.co MEDAN, Rektor USU Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, melantik para dekan dan wakil dekan fakultas serta direktur dan wakil d
kota
Medan sumut24.co Guna menciptakan situasi aman dan kondusif dari aksi tindak kejahatan jalanan seperti Begal, Narkoba dan kejahatan lainya
Kota
Persiapan Halal Bihalal PC IKA PMII Medan, Akan Dihadiri Tokoh Nasional Gus Rifky
kota
sumut24.co MedanPemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalu
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I 2026 bersama Perusahaan
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendera
kota