Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan Tolak Keras Wacana Polri di Bawah Kementerian.

MEDAN I SUMUT24.CO
Forum Diskusi Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia (ITBI) Medan menyatakan penolakan keras terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian khusus.

Baca Juga:

• Hadiri International Collective Security Forum, Gubernur Lemhannas RI Sarankan Ketahanan Nasional sebagai Prioritas Strategis
• Bupati Asahan Lantik Pengurus Forum CSR Periode 2026–2031: Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Demi Kesejahteraan Rakyat
• Rakor Lintas Sektor Bidang Opsnal Tingkat Menteri dalam rangka Kesiapsiagaan Pelaksanaan Oprasi Ketupat 2026 melalui zoom meeting

Sikap tegas tersebut disampaikan organisasi Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan yang berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Jona Manalu, S.Kom, didampingi Ketua Harian Jonathan Panggabean beserta jajaran, Minggu (1/2/2026).

Forum Diskusi Mahasiswa ITBI menilai, wacana tersebut bertentangan dengan hasil rapat kerja Komisi III DPR RI yang menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah naungan Presiden dan tidak berbentuk kementerian.

Ketua Harian Forum Diskusi Mahasiswa ITBI, Jonathan Panggabean, menegaskan bahwa Polri selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya secara ideal sebagai alat negara yang melayani dan melindungi masyarakat.

"Kami menekankan bahwa kepolisian tidak boleh diintervensi dengan wacana yang dapat mengganggu stabilitas institusi. Polri harus tetap profesional dan independen," tegas Jonathan, menirukan pernyataan Kapolri dalam berbagai kesempatan.

Delapan Poin Penolakan

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan menyampaikan delapan alasan utama penolakan terhadap wacana Polri berada di bawah kementerian, yakni:

1. Kemandirian Polri
Polri harus tetap independen dan tidak berada di bawah pengaruh kementerian mana pun guna menjaga netralitas dan profesionalisme.
2. Struktur Eksisting
Struktur Polri saat ini dinilai telah efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian sehingga tidak perlu diubah.
3. Pengawasan Internal
Polri telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat dan efektif tanpa harus berada di bawah kementerian.
4. Kualitas Pelayanan Publik
Perubahan struktur dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
5. Bebas dari Politik Praktis
Polri harus terlepas dari pengaruh politik praktis demi menjaga netralitas institusi.
6. Pengalaman Masa Lalu
Perubahan struktur sebelumnya dinilai menunjukkan dampak negatif sehingga tidak perlu kembali dilakukan.
7. Komitmen Reformasi
Polri telah berkomitmen menjalankan reformasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
8. Konsensus Nasional
Polri harus tetap menjadi simbol kepercayaan masyarakat dan negara, yang dikhawatirkan menurun jika berada di bawah kementerian.

Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan menegaskan agar struktur dan fungsi Polri tetap seperti saat ini, berada langsung di bawah Presiden sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi.

"Mengingat pernyataan Kapolri yang menyebut lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian, kami mendukung penuh komitmen tersebut. Kapolri juga telah menginstruksikan jajarannya untuk berjuang mempertahankan institusi kepolisian di bawah kendali kepala negara," tutup pernyataan sikap Forum Diskusi Mahasiswa ITBI Medan.()

FOTO:

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Hadiri International Collective Security Forum, Gubernur Lemhannas RI Sarankan Ketahanan Nasional sebagai Prioritas Strategis

Bupati Asahan Lantik Pengurus Forum CSR Periode 2026–2031: Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha Demi Kesejahteraan Rakyat

Rakor Lintas Sektor Bidang Opsnal Tingkat Menteri dalam rangka Kesiapsiagaan Pelaksanaan Oprasi Ketupat 2026 melalui zoom meeting

Gelar Forum Silaturahim, Bank BSI Medan Siapkan BSI Agen dan Branding Koperasi Merah Putih di Sumut

Forum Strategis OPD Sumut Hasilkan Tujuh Komitmen Bersama, Gubernur Bobby Nasution Optimistis Bangun Sumut Lebih Baik

Bawaslu Gelar Forum Belajar di Medan, Pakar: Demokrasi Indonesia Mundur, Pemilu Hanya Legitimasi bagi Rezim Oligarkis