Perduli Peningkatan PAD, PAC PKN Medan Marelan Soroti Bangunan di Psr II Rengas Pulau Medan Marelan

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,97 Triliun Tercapai pada 2026
• Dispora Kota Medan Dukung Penuh Gelaran The Khourt Independence Padel Tournament 2026*
• ‎Realisasi Pendapatan Asli Dareah (PAD) Sumut Sudah Terealisasi 50 Persen Lebih dari Target 2026

Pimpinan Anak Cabang Pemuda Karya Nasional (PAC - PKN) MJA Kecamatan Medan Marelan menyoroti bangunan di Psr II Jln Marelan Raya, Kekurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang diduga tidak memiliki Izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG).

Muhammad Rifai Samosir Ketua PAC PKN MJA Kecamatan Medan Marelan di dampingi Sudarmanto Sekretaris PAC PKN MJA Kecamatan Medan Marelan kepada wartawan mengatakan, sebagai Organisasi Masyarakat, PKN perduli terhadap program Bapak Rico Waas sebagai Walikota Medan.

Lanjut Muhammad Rifai, Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin PBG adalah peraturan yang mengatur perizinan bangunan dengan tujuan mempermudah dan mengendalikan pembangunan agar sesuai standar, sekaligus meningkatkan PAD, melibatkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) serta DPMPTSP.

"Namun acuan Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin PBG dalam peningkatan PAD terkesan diabaikan oleh oknum pengusaha/pemilik bangunan di Jl Marelan Raya Psr II Eks Gedung Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Herman (YPPH) diduga tdk ada izin PBG yang akan dijadikan sebagai bisnis/usaha makanan dan minuman siap saji untuk tempat tongkrongan. Untuk itu, Pemko Medan dalam hal ini, Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) dan Satpol PP Kota Medan agar menindak bangunan tersebut apabila terbukti merugikan PAD Pemko Medan," ucap Muhammad Rifai Samosir, Rabu (13/1/2025).

Lanjut Muhammad Rifai, keperdulian PAC PKN MJA Medan Marelan adalah mendukung program Pemko Medan dalam mempercepat proses pembangunan yang akan dinikmati masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya didapat dari retribusi izin PBG sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 5 Tahun 2012.

Dari amatan wartawan dari lokasi bangunan tersebut, tidak terliahat adanya plank atau barkod izin PBG. Sehingga kuat dugaan, bangunan tersebut telah merugikan PAD Pemko Medan.

Sementara, Lurah Rengas Pulau yang dikomfirmasi beberapa kali oleh wartawan terkait keberadaan bangunan tersebut, Lurah terkesan enggan memberikan keterangan saat dihubungi via WhatsApp.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,97 Triliun Tercapai pada 2026

Dispora Kota Medan Dukung Penuh Gelaran The Khourt Independence Padel Tournament 2026*

‎Realisasi Pendapatan Asli Dareah (PAD) Sumut Sudah Terealisasi 50 Persen Lebih dari Target 2026

Kepala BKN RI Serahkan Penghargaan E-Kinerja Tertinggi kepada Wali Kota Tanjungbalai

Gerak Cepat Polsek Padang Bolak!Kebakaran Kios Minyak di Padang Lawas Utara Picu Kepanikan Warga, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

Kota Solok Daerah Pertama Mengalihkan Pengelolaan Transaksi Keuangan Daerah Berbasis Syariah di Sumbar