DPC AWI Kota Medan Minta Pemko Medan Tindak Bangunan Property di Psr I Rel Tanah 600 Diduga Rugikan PAD

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Demi Keluarga, 150 Penyelamat Lingkungan TPA Terjun Bertaruh Nyawa; Rico Waas Hadirkan Jaminan Perlindungan Sosial
• Terobosan Rico Waas, Pelayanan Administrasi Kependudukan Kini Bisa Diakses di 21 Kecamatan
• Kerjasama Kota Bersaudara Medan–Pulau Pinang: 42 Tahun Silaturahmi, Kini Semakin Kokoh

Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menindak bangunan property di jalan Psr I rel, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Pernyataan itu dikatakan Ketua DPC AWI Kota Medan, Budi H Sormin alias Busor kepada wartawan, Senin (20/10/2025). Sebab, pengerjaan bangunan diduga merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan melalui retribusi izin Permohonan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita minta kepada Pemko Medan dalam hal ini instansi dinas terkait, Dinas Perkimcikataru dan Satpol PP Kota Medan agar berkolaborasi melakukan pengawasan dan penindakan terhadap bangunan property di jalan Psr I rel, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan agar segera mengurus izin PBG nya, sehingga retribusi izin PBG yang diurus oleh pengembang menjadi pemasukan kas PAD Pemko Medan," ucap Busor.

Masi dari amatan wartawan, Senin (20/10/2025) siang, sejumlah pekerja terlihat masih aktif mengerjakan bangunan yang di sebut sebut akan menjadi komplek perumahan mewah berada dekat dengan pemukiman rumah penduduk.

Dinas Perkimcikataru Kota Medan melalui,
Afan Harahap Kabid Penindakan yang dikonfirmasi terkait bangunan tersebut seperti enggan dan alergi wartawan. Begitu pula halnya dengan Kasatpol PP Medan, Yunus juga terkesan tidak merespon.

Guna penyegaran, sebelumnya lokasi property bangunan di jalan Psr I rel, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tersebut sudah pernah diberikan teguran berupa pemberhentian/penyetopan pengerjaan oleh pihak Satpol PP Kota Medan yang kala itu dipimpin Rahmadsah. Hal tersebut dikarenakan bangunan tembok setinggi 3 (tiga) meter yang tidak memiliki izin dari dinas terkait.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Demi Keluarga, 150 Penyelamat Lingkungan TPA Terjun Bertaruh Nyawa; Rico Waas Hadirkan Jaminan Perlindungan Sosial

Terobosan Rico Waas, Pelayanan Administrasi Kependudukan Kini Bisa Diakses di 21 Kecamatan

Kerjasama Kota Bersaudara Medan–Pulau Pinang: 42 Tahun Silaturahmi, Kini Semakin Kokoh

KBRI : Banyak Pekerja Scame & Judi Online Asal Medan. Kakanim Imigrasi Polonia : Wajib Ikuti Regulasi Sesuai Aturan

Kesper Sambut Baik Penggratisan Ongkos Pelajar di Medan, Terkait Regulasi Israel Minta Dilibatkan

Komisi II DPRD Medan Segera Jadwalkan RDP Usulan Ongkos Gratis Pelajar di Medan