DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
News
Baca Juga:
Koordinator KAMAK, Azmi Hadly, menyebut KPK tidak menunjukkan independensi dalam penegakan hukum. "KPK lamban dan takut memeriksa Bobby Nasution maupun Muryanto Amin. Padahal laporan sudah berkali-kali masuk, tapi tidak ada tindak lanjut. Ini jelas menunjukkan bahwa KPK sudah kehilangan keberaniannya," tegas Azmi, Senin (22/9).
Azmi menambahkan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi di Medan maupun USU bukan lagi isu baru. Kasus-kasus tersebut bahkan telah dilaporkan secara resmi ke KPK dan menjadi sorotan publik, namun progresnya cenderung jalan di tempat.
Kasus-kasus Bobby Nasution
1. Dugaan Gratifikasi Private Jet
Bobby dilaporkan ke KPK karena diduga tidak melaporkan penggunaan jet pribadi sebagai gratifikasi. Laporan telah masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, namun hingga kini belum ada tindakan tegas.
2. Kasus "Blok Medan" Maluku Utara
Nama Bobby disebut dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi izin tambang yang menjerat eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba. Kasus ini bahkan dikenal dengan istilah "Blok Medan" karena menyeret beberapa pihak yang diduga memiliki jejaring kuat ke Sumut.
3. Proyek Jalan Rp2,3 Triliun di Sumut
Dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan nasional yang ditangani KPK, beberapa pejabat PUPR Sumut telah ditetapkan tersangka. Nama Bobby ikut disebut-sebut, meski belum dipanggil. Bobby menyatakan siap diperiksa jika KPK memanggilnya.
Kasus-kasus Muryanto Amin
1. Saksi Kasus Proyek Jalan
Rektor USU, Muryanto Amin, telah dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan Rp2,3 triliun di Sumut.
2. Dugaan Plagiarisme Akademik
Muryanto pernah tersandung laporan dugaan self-plagiarism atas karya ilmiahnya. Tim etik USU sempat membenarkan adanya pelanggaran norma akademik, meski proses penanganannya dinilai penuh kejanggalan.
3. Laporan Alumni dan Aktivis
Beberapa laporan juga menyoroti dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa PPDS Fakultas Kedokteran USU, serta keterlibatan Muryanto dalam jaringan praktik mafia kampus yang mengelola aset secara tidak transparan.
Azmi menilai, keberadaan laporan-laporan ini semestinya sudah cukup menjadi alasan KPK bertindak lebih cepat. "Kasus-kasusnya jelas ada, bukti awalnya ada. Tapi kenapa KPK tidak berani bergerak? Inilah yang membuat rakyat curiga bahwa ada intervensi politik."
KAMAK mendesak KPK memanggil dan memeriksa Bobby maupun Muryanto demi keadilan hukum. Jika tidak, publik akan menilai KPK hanya berfungsi sebagai alat politik. "Kalau KPK masih diam, maka Presiden Prabowo harus turun tangan mengevaluasi pimpinan KPK. Jangan sampai rakyat semakin hilang kepercayaan," pungkas Azmi.red2
DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG
News
Gus Irawan Kembali Nahkodai HKTI Sumut, Petani Jadi Fokus Utama
News
The Power of Small Acts Bersama Menciptakan Dampak yang Lebih Besar bagi MasyarakatIndonesiasumut24.coPerubahan positif tidak selalu dimul
Umum
Bupati Solok Terima Kunjungan Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri
News
Presiden PTM Eksekutif Sumut H. Ikrom Helmi Nasution Lepas Datuk Bandar Alor Setar, Saling Bertukar Cenderamata
News
Kota Medan & Pulau Pinang Ukir Prestasi Bersama, Raih Penghargaan IMTGT 2026
News
Pasca Bencana, Dompet Dhuafa Resmikan Posyandu di Tapanuli TengahTapanuli Tengahsumut24.co Dompet Dhuafa meresmikan dua Posyandu yang diper
News
Kerjasama Kota Bersaudara Medan&ndashPulau Pinang 42 Tahun Silaturahmi, Kini Semakin Kokoh
News
KAWS Hadirkan KarakterKarakter Baru Bersama COMPANION dalam Koleksi UT Terbaru Tersedia mulai 14 SeptemberJakartasumut24.co 9 September 20
Umum
sumut24.co PAKPAK BHARAT, Peraturan Daerah tentang Perubahan Angaran Pendapatan Belanja Daerah Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2026 disahkan h
News