Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

SUMATERA UTARA — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan legalisasi tanah wakaf yang hingga kini masih banyak belum memiliki sertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana
• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mempercepat proses pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Sumatera Utara. Penandatanganan dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala BPN Sumut, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset tanah yang telah diwakafkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dengan legalitas yang jelas, tanah wakaf juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Langkah ini penting untuk memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Bobby.

Menurutnya, pengelolaan tanah wakaf tidak cukup hanya berhenti pada aspek legalitas. Pemprov Sumut juga mendorong agar aset wakaf dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara produktif untuk mendukung kepentingan umat.

"Kami juga ingin tanah wakaf dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk kepentingan umat," katanya.

Bobby juga menyatakan kesiapannya untuk turut mendorong peningkatan kapasitas para nazhir atau pengelola wakaf di Sumatera Utara. Ia bahkan menyatakan siap menjadi ayah asuh bagi para nazhir wakaf sebagai bentuk dukungan agar pengelolaan aset wakaf semakin profesional dan manfaatnya semakin luas.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Kejaksaan, BPN, Kementerian Agama, serta pemerintah kabupaten/kota, percepatan sertifikasi diharapkan dapat memperkuat perlindungan aset wakaf sekaligus membuka peluang pemanfaatan yang lebih produktif bagi masyarakat Sumatera Utara.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

Bobby Nasution Apresiasi Siswi Peraih Emas Olimpiade Matematika Asia, Beri Beasiswa hingga Tablet Belajar

Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka