Pemkab Solok Ikuti Rakor Kemendagri, Fokus Validasi Data dan Pengentasan Kemiskinan

Kabupaten Solok - Sumut24.co

Baca Juga:

• Pemkab Solok Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Teken MoU dengan Kemenag dan Pengadilan Agama
• Pemkab.Pakpak Bharat Bersama Masyarakat Rayakan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pakpak Bharat Ke 23 Tahun
• Pemkab Asahan Tambah Titik Layanan Kependudukan, Warga Aek Kuasan Tak Perlu Lagi Jauh ke Kisaran

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Sumatra Barat, Senin (08/09/2025)
mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia,. Rakor yang berlangsung secara daring ini dipusatkan di Ruang Rapat Setda Kabupaten Solok, dengan melibatkan unsur Forkopimda, OPD terkait, serta lembaga vertikal.

Rakor tersebut dihadiri Kajari, Pihak Dandim, Perwakilan Polres Arosuka dan Kota Solok, Staf Ahli bupati, serta sejumlah OPD terkait.

Menko PMK Muhaimin Iskandar dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah, khususnya dalam misi besar pemerintah untuk mencapai target 0 % kemiskinan ekstrem dalam tahun depan. "Program pengentasan kemiskinan harus masuk ke dalam RKPD dan APBD daerah.

Mendagri Tito Karnavian pada Rakor tersebut meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dini dengan mengoptimalkan peran Satlinmas dalam mendukung Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Tito juga menginstruksikan agar pos ronda kembali diaktifkan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan maupun aksi unjuk rasa.

Kepala Bappelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadhanur, Usai rakor
menyampaikan bahwa kondisi inflasi dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Solok saat ini masih relatif kondusif. Namun, Pemkab akan menindaklanjuti arahan pusat dengan rapat bersama Forkopimda, camat, dan wali nagari.

"Validasi data kemiskinan akan menjadi langkah awal. Setelah data falid kita dapatkan, akan disusun roadmap dan program klasifikasi penanganan yang tepat sasaran. Termasuk rencana pematenan beras Solok agar terhindar dari praktik oplosan," ujarnya.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, yang hadir langsung dalam rakor tersebut menekankan pentingnya pembenahan data dan program pengentasan kemiskinan.
Kondisi Solok memang surplus beras hingga bisa menopang kebutuhan daerah tetangga, sekitar 80 %. Tapi angka kemiskinan kita masih di atas rata-rata kabupaten/kota tetangga. Karena itu kita siapkan roadmap, program, serta monev yang jelas, agar bisa memastikan naiknya IPM sekaligus menekan angka kemiskinan.

Dijeladkannya , validasi data menjadi fokus utama agar bantuan tepat sasaran. "Validasi terakhir kita sekitar 14 tahun lalu. Dengan data yang valid, kita sudah bisa menyelesaikan sebagian persoalan. Yang berhak mendapat bantuan akan terbantu, sementara yang tidak layak akan segera diganti dari daftar penerima," tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Solok, Medie, mengingatkan agar keaslian produk unggulan daerah dijaga. "Merusak keaslian beras Solok dengan cara oplosan atau metode lain adalah pelanggaran hukum," tegasnya.

Pihak Bulog juga membuka peluang operasi pasar khusus di setiap kecamatan dengan sistem konsinyasi. "Yang dibayar hanya beras yang terjual," jelas perwakilan Bulog.

Dinas Pangan Kabupaten Solok melaporkan telah menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui penjualan beras SPHP. Kendala utama masih terkait mekanisme penjemputan langsung ke Bulog. (YOSE)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemkab Solok Perkuat Sinergi Pelayanan Publik, Teken MoU dengan Kemenag dan Pengadilan Agama

Pemkab.Pakpak Bharat Bersama Masyarakat Rayakan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pakpak Bharat Ke 23 Tahun

Pemkab Asahan Tambah Titik Layanan Kependudukan, Warga Aek Kuasan Tak Perlu Lagi Jauh ke Kisaran

Balerong Silek Tuo Jadi Momentum Kebangkitan Warisan Budaya Minangkabau.

Pemkab Solok Tegaskan Komitmen Wujudkan Generasi Emas 2045

Rapat Asistensi dan Monitoring Penyesuaian APBD Pemanfaatan Tambahan Dana Transfer ke Daerah TA 2026 di Hadiri Bupati Solok