Dari Amsterdam, Seruan Membangun Politik Alternatif untuk Indonesia
Dari Amsterdam, Seruan Membangun Politik Alternatif untuk Indonesia
kota
Baca Juga:
Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara ini menjadi bagian dari upaya percepatan penataan ruang yang terintegrasi, legal, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
"Kami mengapresiasi perhatian dan koordinasi dari PUPR Provinsi. Evaluasi sinkronisasi tata ruang ini penting untuk segera dilakukan agar pelaksanaan program pembangunan Kota Padangsidimpuan dapat berjalan dengan kepastian hukum," ungkap Walikota Letnan Dalimunthe saat Sambangi dan Rakor di PUPR Sumut
Lebih lanjut,Letnan Dalimunthe menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang sebagai fondasi utama terciptanya iklim investasi yang sehat. Penataan ruang yang sinkron dan terlegitimasi, menurutnya, akan menjadi jaminan bagi para investor dalam menjalankan usaha secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
"Dokumen tata ruang yang jelas akan memberikan jaminan hukum bagi investor, menarik minat investasi, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Afif Nasution juga tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota. Sinkronisasi tata ruang menjadi salah satu komponen penting agar arah pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Ir. Tukkot Erika Friska, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengagendakan evaluasi sinkronisasi tata ruang Kota Padangsidimpuan dalam waktu dekat.
"InsyaAllah kami akan melakukan pengevaluasian pada hari Kamis atau Jumat pekan ini. Kami memahami urgensi dari permohonan ini dan akan segera menindaklanjutinya agar tidak terjadi keterlambatan," ujar Ir. Erika.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap agar proses evaluasi ini dapat mempercepat sinkronisasi dokumen penataan ruang dengan arah kebijakan yang lebih luas. Dengan demikian, pembangunan kota dapat berlangsung sesuai koridor hukum dan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi serta kualitas pelayanan publik.
Dalam kunjungan tersebut, Walikota Padangsidimpuan turut didampingi oleh Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Padangsidimpuan, Imbalo Siregar, ST, MM; Kepala Bidang Penataan Ruang, Liana Meliaty Gultom; serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Ery Silvana Siregar.zal
Dari Amsterdam, Seruan Membangun Politik Alternatif untuk Indonesia
kota
Bimtek Berulang di Brastagi Cottage Disorot, Barapaksi Pertanyakan Transparansi dan Kepatutan Penggunaan Anggaran Daerah
kota
Polsek Medan Area Perkenalkan Program "BANG JAGA"
kota
Rakernis Humas Polda Sumut, Penguatan Komunikasi Publik Jadi Kunci Kepercayaan Masyarakat
kota
lTransformasi Mutu Layanan Pasatama Institute Dorong Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur SPPG Berstandar Internasional
kota
Kebun PTPN Cot Girek Diokupasi dan Dijarah Pekerja Menderita Negara Rugi Miliaran
kota
sumut24.co Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Langkah ini dilakukan melal
Ekbis
Akselerasi Program, MA Swasta TPI Fokus Kembangkan Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius
News
sumut24.co MEDAN, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (SPs USU) didirikan sejaktahun 1985 dan merupakan lembaga yang menyelengg
kota
sumut24.co ASAHAN, Masalah tembok pagar milik Yayasan Pendidikan Maitreyawira di Jalan Gang Setia, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisa
News