Hardi Mulyono : KPK Diyakini Akan Periksa Bobby Nasution

Baca Juga:

• Bobby Tolak Proyek Rp 484 Miliar yang Dinilai Tak Jelas
• Gubernur Sumut Bobby Nasution Teken MoU PSEL dengan Danantara, Targetkan Medan Raya Bebas Sampah
• Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding

MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini masih terus mendalami kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut. Termasuk, akan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution, yang merupakan atasan langsung Kadis PUPR Topan Obaja Putra Ginting.

Akademisi dari Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Medan Dr. KRT H. Mardi Mulyono Surbakti (foto), mengatakan itu kepada Waspada, Senin (14/7). Dia menjawab pertanyaan tentang kesan yang timbul di masyarakat kalau KPK dinilai terlalu lambat menangani kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut tersebut.

Seperti diberitakan media massa, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya belum akan memanggil Gubsu Bobby Nasution, terkait proyek yang menjerat Topan Ginting, yang diketahui sebagai orang dekatnya Bobby Nasution. Sekalipun, di awal-awal penangkapan Topan Ginting, Gubsu Bobby Nasution, telah memberikan penjelasan kepada wartawan, kalau dia bersedia saja, kapanpun diperiksa KPK.

Menanggapi pernyataan ini, politisi senior Partai Golkar Sumut Hardi Mulyono, menyampaikan pendapatnya. Dia bilang, itu hanya terkait soal gaya kepemimpinan saja, yakni antara kepemimpinan KPK yang lama dengan yang sekarang.

Dikatakan mantan anggota DPRD Medan dua periode ini, kalau pimpinan KPK yang lalu, malah bukan hanya mendalami kasus yang sedang ditangani saat ini saja, tapi malah mereka sampai menjadikan penangkapan yang dilakukan, sebagai pintu masuk saja untuk menelusuri kasus-kasus lainnya. ''Hal ini sedikit berbeda dengan penanganan kasus OTT terhadap Topan Ginting, saat ini,'' kata Hardi.

Namun begitu, Hardi Mulyono, mengaku yakin KPK akan menelusuri kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut tersebut sampai tuntas. Termasuk akan memeriksa Gubsu Bobby Nasution.

Karena, menurut mantan anggota DPRD Sumut ini, tidak mungkin, kasus yang melibatkan Topan Ginting ini, tidak ada hubungannya dengan pucuk pemerintahan, yakni Gubsu Bobby Nasution. "Semua warga di republik ini sudah tahu, jika Topan itu diangkat dari mana, dan oleh siapa dan jadi apa. Jadi, sudah pastilah dia ini (Topan), ditunjuk sebagai pencari dana atau ujung tombak dari Bobby Nasution," sebutnya.

Karena itu, Hardi Mulyono, mengaku sangat yakin kalau KPK akan terus mendalami kasus korupsi di Dinas PUPR Sumut ini. ''Terlebih sekarang presidennya adalah Prabowo, yang selalu 'berteriak' untuk membersihkan korupsi,'' tambahnya.

Namun di sisi lain, kata Hardi, masyarakat juga harus maklum tentang posisi pimpinan KPK. Dimana mereka ditunjuk pada saat kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan begitu, Hardi menyakini, sekarang ini pimpinan KPK sedang mencari cara bagaimana mereka tidak disalahkan oleh 'Geng Solo,' bila memeriksa Bobby Nasution. Jadi, ini hanya soal gaya. Jadi bagaimana cara mereka (pimpinan KPK) supaya bisa 'menyenangkan Bapak,' dan juga tidak mengecewakan masyarakat,'' katanya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Tolak Proyek Rp 484 Miliar yang Dinilai Tak Jelas

Gubernur Sumut Bobby Nasution Teken MoU PSEL dengan Danantara, Targetkan Medan Raya Bebas Sampah

Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding

Kasus Dugaan Korupsi Smart Board Dilapor ke KPK, Aliansi BEM : KPK Diminta Periksa Faisal Hasrimi & Ex Kejati Sumut Idianto

Menang di Pengadilan Tapi Belum Dibayar, Pensiunan PDAM Tirtanadi Minta Tolong ke Bobby Nasution

Bobby Nasution Ajak Gekrafs Sumut Perkuat Kolaborasi, Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas