Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK Kemenag Sumut 2024: Peserta Nilai Rendah Diduga Dimenangkan

Medan– Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2024 di Medan tengah menjadi sorotan tajam menyusul dugaan adanya kecurangan. Beberapa pihak mengungkapkan adanya indikasi pemenangan peserta dengan nilai jauh lebih rendah, mengalahkan peserta lain yang memiliki skor tinggi. Dugaan ini mengarah pada adanya "titipan" dari pejabat tinggi di Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sumatera Utara.
Menurut data yang beredar, seorang peserta bernama Leli dengan nomor peserta 2430123082XXX0 berhasil meraih nilai 408,75, sementara Nurizki Sari Nasution (nomor peserta 2430123082004XXX9) memperoleh nilai 337,5. Namun, informasi yang diterima justru menyebutkan bahwa yang diduga dimenangkan adalah Zuraidah Tanjung dengan nilai hanya 196,75 (nomor peserta 2430123082004XXX9) dan Kika Wahyudi dengan nilai 303,75 (nomor peserta 2430123081004XXX3).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan peserta dan publik mengenai transparansi serta integritas proses seleksi. "Kuat dugaan ini adalah titipan dari pejabat tinggi Kakanwil Sumut," ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya. Dugaan keterlibatan oknum pejabat tinggi Kakanwil Kemenag Sumut dalam pemenangan Zuraidah Tanjung dan Kika Wahyudi semakin memperkeruh situasi.
Seruan untuk Investigasi Menyeluruh
Dugaan kecurangan ini mencoreng prinsip meritokrasi dan keadilan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika terbukti benar, hal ini tidak hanya merugikan peserta yang seharusnya lolos berdasarkan kompetensi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Baca Juga:

• Ka PusKesmas Bosar Maligas Diduga Pungli Uang Akreditas
• Proyek Pengendalian Banjir Sungai Asahan Rp15 Miliar Diduga Dimanipulasi, PPK Akui Pekerjaan Tak Sempurna, Aturan Hukum Terancam Dilanggar
• Kemenag dan Pemko Tanjungbalai Ajak Warga Cek Arah Kiblat Lewat Fenomena Rashdul Kiblat

Masyarakat dan peserta mendesak agar ada investigasi menyeluruh dari pihak berwenang seperti Ombudsman RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), atau Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Bukti-bukti seperti tangkapan layar hasil nilai dan informasi terkait peserta yang disebutkan diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengusutan tuntas. Pihak-pihak yang terlibat, jika terbukti bersalah, harus dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu Kasubag Kepegawaian dan Hukum Kemenag Sumut Tarmuji mengatakan, Bahwa ujian dilakukan secara komputerisasi dan online serta proses pengolahan nilai hasil ujian dilakukan di Biro SDM kemenag RI dan BKN Pusat. Intinya bukan kewenangan Kanwil Kemenag,Ucapnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ka PusKesmas Bosar Maligas Diduga Pungli Uang Akreditas

Proyek Pengendalian Banjir Sungai Asahan Rp15 Miliar Diduga Dimanipulasi, PPK Akui Pekerjaan Tak Sempurna, Aturan Hukum Terancam Dilanggar

Kemenag dan Pemko Tanjungbalai Ajak Warga Cek Arah Kiblat Lewat Fenomena Rashdul Kiblat

Sekda Pakpak Bharat Resmi Membuka Orentasi PPPK, Di Ikuti 22 Orang Peserta

Hutan Blok 14 Diduga Dijual dan Dialihfungsikan Jadi Sawit, Pengawasan Dinyatakan Lemah

Selain Jual Miras Palsu, THM Phantom Ternyata Juga Tak Punya Iziin NPPBKC