Topan Ginting Kena OTT KPK Cemari Citra Pemprov Sumut, Sutrisno Pangaribuan: Bongkar Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Di Pemko Medan

Medan- Setelah Kadis PUPR Pemprov Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, Ditahan KPK, Situasi Kantor Gubernur Adem Anyep

Baca Juga:

• Jaga Marwah Siapkan Data Dugaan Jual Beli Proyek di Kabupaten Karo Ke KPK
• Pemerintah Pematangsiantar Hapus Sanksi Denda PBB-P2 hingga September 2025
• Ikut Jalan Santai Bersama Seribuan Relawan, Rico Waas Ingin KBR Jadi Mitra Pemerintah Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat

Sejak penahanan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (27/6), suasana di Kantor Gubernur Sumut tampak adem dan sepi.

Wawancara dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution pada Senin (30/6) pun menunjukkan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Ia terlihat gelisah dan cenderung panik ketika ditanya wartawan soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap bawahannya tersebut.

Menariknya, Bobby justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai menantang KPK. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap OTT terhadap stafnya, yang dianggapnya tidak pantas dilakukan.

Di sisi lain, publik justru menyambut baik langkah tegas KPK tersebut. Pada keesokan harinya, Senin, masyarakat menyampaikan apresiasi melalui sejumlah karangan bunga yang terpajang di sepanjang jalan protokol di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

"Terima kasih buat KPK, berhasil melakukan penangkapan melalui OTT terhadap koruptor," bunyi salah satu ucapan pada karangan bunga tersebut.

Tak hanya itu, masyarakat yang tidak menyebut identitasnya secara langsung juga menyuarakan harapan agar KPK segera memeriksa Gubernur Sumut Bobby Nasution guna menindaklanjuti kasus yang tengah bergulir.

Sutrisno Pangaribuan: OTT KPK Cemari Citra Pemprov Sumut di Tengah Pembangunan Infrastruktur

Menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, tokoh masyarakat Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menyampaikan keprihatinannya.

Menurut Sutrisno, peristiwa ini kembali mencoreng citra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di mata publik. Ia menilai bahwa penangkapan pejabat tinggi dinas yang menangani infrastruktur ini menjadi bukti lemahnya integritas birokrasi di lingkungan Pemprov Sumut.

"Kasus OTT KPK ini justru membawa kembali citra buruk pemerintah Provinsi Sumut dalam melayani masyarakat, apalagi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur jalan yang semestinya dilakukan secara transparan dan profesional," ujar Sutrisno, Selasa (1/7).

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat Sumut sudah lelah dengan praktik korupsi yang berkali-kali mencuat di jajaran Pemprov. Maka dari itu, ia mendukung penuh langkah KPK dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain di level lebih tinggi.

Sutrisno Pangaribuan Desak KPK Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi di Sumut, Soroti Proyek 'Lampu Pocong' hingga Stadion Teladan

Sutrisno Pangaribuan mantan anggota DPRD Sumut fraksi PDI Perjuangan ini, kembali menegaskan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar secara menyeluruh praktik korupsi yang belakangan mencuat di Sumatera Utara. Hal ini menyusul OTT terhadap Kadis PUPR Pemprov Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang pernah menjabat Kadis PUPR Kota Medan saat Bobby Nasution masih menjabat Wali Kota.

"Penyidik KPK harus membongkar habis kasus ini. Jangan berhenti di satu nama. Sudah sejak Topan menjabat Kadis PUPR di Medan, publik mencium ada banyak proyek bermasalah. Sejumlah proyek di masa kepemimpinan Bobby Nasution diduga menyimpan aroma korupsi yang belum terungkap," kata Sutrisno kepada wartawan, Selasa (1/7).

Ia menyebutkan beberapa proyek yang patut menjadi perhatian KPK, antara lain:

Proyek lampu pocong di sepanjang Jalan, diantaranya jalan Sisingamangaraja, jalan Sudirman
, jalan Ir Juanda dan jalan lainnya.
Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan,

Renovasi Stadion Teladan, dan

Proyek Kebun Bunga.

Menurut Sutrisno, ada dugaan kuat bahwa proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh orang-orang dekat Bobby, dan sebagai imbalannya, terjadi aliran dana suap kepada sang kepala daerah.

"Proyek lampu pocong kini jadi misterius. Hampir selesai, malah dibongkar lagi. Publik bertanya: kenapa perencanaan seburuk itu bisa lolos? Rekanan pun panik, karena mereka harus mengembalikan dana atas proyek yang dibongkar mendadak," tegas Sutrisno.

Ia menyebut bahwa pola-pola seperti ini menunjukkan indikasi kuat permainan anggaran dan potensi suap. Karena itu, menurutnya, tidak cukup hanya memeriksa pejabat teknis.

"Permainan seperti ini harus dibongkar tuntas. Jangan biarkan Sumut dikotori oleh praktik mafia proyek. KPK harus memeriksa Bobby Nasution dan antek-anteknya, terutama terkait aliran dana suap dalam proyek-proyek tersebut," tukasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jaga Marwah Siapkan Data Dugaan Jual Beli Proyek di Kabupaten Karo Ke KPK

Pemerintah Pematangsiantar Hapus Sanksi Denda PBB-P2 hingga September 2025

Ikut Jalan Santai Bersama Seribuan Relawan, Rico Waas Ingin KBR Jadi Mitra Pemerintah Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat

Berantas Narkoba, Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Ringkus Seorang Pengedar Sabu di Jalan PDAM Tirtanadi Sunggal

Berantas Narkoba, Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Ringkus Seorang Pengedar Sabu di Jalan PDAM Tirtanadi Sunggal

Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Diterpa Badai Skandal: Anggaran Rp 632 Miliar Dipertanyakan, Lantai Retak dan Lift Diduga Bekas