LSM LIRA Soroti Dugaan Modus Korupsi Serupa di Tiga Proyek Dinas PUPR Sumut

Medan – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Sumatera Utara menyoroti dugaan adanya modus korupsi serupa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, pasca operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.

Baca Juga:

• Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai
• 56 Proyek Irigasi Asahan Senilai Rp11,2 Miliar Diduga Dipotong 25% per Titik, Kualitas Pekerjaan Terkesan Asal Jadi
• Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi

Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, Andi Nasution, menyatakan bahwa selain proyek pembangunan jalan Sipiongot–batas Labuhanbatu Selatan dan pembangunan jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai total Rp 157,8 miliar, terdapat tiga kegiatan lain yang juga patut dicermati. Ketiga kegiatan tersebut memiliki nilai total sebesar Rp 88,5 miliar dan dilakukan melalui metode pengadaan e-purchasing.

"Tiga kegiatan itu adalah pembangunan Jembatan Aek Sipange di Tapanuli Selatan senilai Rp 22 miliar, pembangunan Jembatan Idayo Nayo di Nias Barat senilai Rp 47,5 miliar, dan peningkatan struktur jalan ruas Aek Kota Batu–batas Tobasa senilai Rp 18,75 miliar," ujar Andi, Minggu (29/6).

Andi mengungkapkan bahwa penggunaan metode e-purchasing dalam proyek konstruksi membuka peluang terjadinya penyimpangan, karena memberi keleluasaan kepada pengguna anggaran untuk berinteraksi secara langsung dengan penyedia barang atau jasa.

"Metode ini mengesampingkan peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang selama ini dinilai lebih independen. Dalam e-purchasing, biro hanya berperan mengumumkan kegiatan di situs LPSE," jelasnya.

LSM LIRA juga mempertanyakan perbedaan metode pengadaan yang diterapkan pada proyek-proyek di Dinas PUPR Sumut. Beberapa proyek seperti pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumut dan pembangunan jaringan distribusi utama Martubung menggunakan metode lelang umum.

"Kenapa ada yang lelang umum dan ada yang e-purchasing? Ini perlu diselidiki," tegasnya.

LIRA berharap KPK dapat menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya pola atau modus korupsi yang sama dalam ketiga proyek tersebut. LIRA juga menyarankan agar penyidik memeriksa Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang saat ini berada dalam proses hukum KPK.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai

56 Proyek Irigasi Asahan Senilai Rp11,2 Miliar Diduga Dipotong 25% per Titik, Kualitas Pekerjaan Terkesan Asal Jadi

Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi

Proyek Pipa Gas Dumai–Sei Mangkei Dikritik Warga : Jalan Hancur, Berlumpur, Bahayakan Pengendara

TGR Rp 5,4 Miliar Proyek Dinkes Asahan : Sebagian Sudah Dikembalikan, Sebagian Lain Terancam Sanksi Hukuman Berat

Proyek Jalan Rp164,97 Juta di Patumbak Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi dan Abaikan Keselamatan Pengguna Jalan