JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH, Perkuat Standar Layanan Terpercaya
JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH, Perkuat Standar Layanan Terpercaya
News
Baca Juga:
Deliserdang— Proyek pembangunan bahu jalan di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan nilai anggaran sekitar Rp2,9 miliar, menuai sorotan.
Proyek yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut diduga bermasalah dari sisi transparansi maupun pelaksanaan di lapangan. Selain tidak terlihat papan informasi proyek (plank), material tanah hasil korekan bahu jalan juga diduga diangkut dan diperjualbelikan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai status material dan dasar pemanfaatannya.
Persoalan tidak berhenti pada material tanah. Aktivitas pengerjaan bahu jalan yang meninggalkan permukaan tanah terbuka juga disebut menimbulkan debu tebal, sementara penyiraman jalan untuk mengendalikan debu diduga tidak dilakukan secara memadai.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lokasi proyek. Debu yang beterbangan berpotensi mengganggu kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan, termasuk ISPA, terutama bagi anak-anak, lansia, serta warga yang setiap hari melintas di kawasan tersebut.
Yang menjadi pertanyaan publik, jika proyek tersebut menggunakan uang negara dengan nilai mencapai miliaran rupiah, mengapa informasi pekerjaan tidak dipasang secara terbuka di lokasi?
Papan proyek seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran, masa pelaksanaan, hingga konsultan pengawas. Ketiadaan informasi tersebut membuat publik kesulitan melakukan kontrol terhadap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat.
Demikian pula dengan tanah hasil korekan. Apabila material tersebut merupakan bagian dari kegiatan pekerjaan pemerintah, perlu dijelaskan secara terbuka siapa yang menguasai, ke mana material dibawa, berapa volumenya, dan berdasarkan dokumen apa material tersebut dimanfaatkan atau dipindahtangankan.
Jika benar terdapat transaksi jual beli terhadap material hasil pekerjaan pemerintah tanpa dasar yang sah, persoalannya tentu bukan lagi sekadar teknis pekerjaan, tetapi menyangkut akuntabilitas pengelolaan aset/material proyek dan potensi kerugian keuangan negara atau daerah.
Karena itu, aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum dinilai perlu melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti awal yang memadai.
Pemeriksaan idealnya tidak hanya melihat hasil akhir fisik pekerjaan, tetapi juga mencocokkan RAB, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kontrak, volume tanah hasil korekan, dokumen pengangkutan material, serta penggunaan material di lapangan.
Di sisi lain, instansi teknis terkait juga perlu memastikan pelaksana proyek memenuhi kewajiban pengendalian dampak lingkungan selama pekerjaan berlangsung. Penyiraman secara berkala semestinya menjadi bagian dari upaya mengendalikan debu agar masyarakat tidak menjadi korban dari pembangunan infrastruktur.
Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang berkualitas, tetapi pada saat yang sama berhak memperoleh informasi yang transparan dan lingkungan yang aman selama proyek berlangsung.
Kini publik menunggu penjelasan dari dinas terkait, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana mengenai dugaan tidak adanya papan proyek, dugaan pemindahan atau jual beli tanah hasil korekan, dan minimnya pengendalian debu di lokasi.
Sebab, proyek bernilai miliaran rupiah bukan sekadar soal membangun bahu jalan. Di dalamnya terdapat uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya.red
JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH, Perkuat Standar Layanan Terpercaya
News
Osriel Limbong Polemik Kesetaraan Ijazah Gibran Bisa Menjadi Pintu Masuk Hak Angket DPR, Peta Politik 2029 Dipertaruhkan
News
Operasi SIKAT TOBA 2026, Polresta Deli Serdang Ungkap 100 Target dan 34 Kasus Kejahatan
News
Wagub Sumut Minta Percepatan Huntap PascabencanaDiiringi Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum
News
MEMADATKAN JARAK, MENGHADIRKAN NEGARA
News
sumut24.co TANJUNG BALAI, Kabar mengganggu ketenangan mencuat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Balai, Hal tersebut ber
News
sumut24.co MEDAN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara dan
kota
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Bantuan DPD REI Sumbar untuk Korban Galodo Di Arosuka
News
Bupati Solok Menerima Langsung Bantuan Tunai Kwatir Ranting (Kwaran) Pramuka Palembayan Agam di Posko Bencana
News
sumut24.co MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih empat penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026. Capaian terseb
Kota