Hardi Mulyono : KPK Harus Periksa Harta Bobby Nasution

Baca Juga:

• Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan
• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif
• Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

MEDAN - Masyarakat Sumut sangat menantikan langkah tegas KPK dalam membongkar kasus dugaan korupsi yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. KPK juga harus memeriksa harta kekayaan Gubsu Bobby Nasution. Karena diyakini, Topan Ginting, tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadinya, tapi juga untuk atasannya.

Pernyataan itu disampaikan akademisi dari Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Dr. KRT. H. Hardi Mulyono Surbakti (foto), Senin (30/6). Dia secara khusus menyoroti perjalanan karier Topan Ginting, yang kini akhirnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hardi Mulyono, mengaku sangat mengapresiasi tindakan KPK yang akhirnya menangkap Topan Ginting. Karena masyarakat sudah 'jengah' (bosan) mendiskusikan tentang prilaku Topan Ginting, yang sangat arogan. Itu karena dia merasa 'kebal hukum' karena didukung oleh Gubsu Bobby Nasution.

Politisi senior Partai Golkar Hardi Mulyono menceritakan, karir Topan Ginting, memang terlihat sangat moncer (cemerlang). Hal ini tidak lepas dari kepercayaan penuh dari Bobby Nasution, baik saat menjadi Wali Kota Medan, sampai menjadi Gubsu saat ini. "Sejak Topan diangkat sebagai Pj.Sekda Kota Medan hingga menjabat sebagai Kadis PU Sumut, kepercayaan Bobby Nasution menjadi faktor kunci dalam peningkatan kariernya," katanya.

Mantan Sekretaris Partai Golkar Sumut ini mengatakan, melihat sejarah perjalanan karir Topan Ginting, sangat mustahil jika dikatakan bahwa peningkatan karirnya bukan karena kepercayaan penuh dari Bobby Nasution. "Karena Bobby percaya dengan 'cara main' Topan, maka setelah terpilih sebagai Gubsu, dia (Bobby) merasa perlu menarik Topan dari Medan ke provinsi," sebutnya.

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Medan dan DPRD Sumut ini menekankan bahwa dalam sistem kerja yang sarat loyalitas tersebut, Topan Ginting diyakini tidak bekerja semata-mata untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, sebagai orang kepercayaan, Topan kemungkinan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap atasannya.

"Sebagai 'anak main' tentu ada kewajiban-kewajiban kepada atasannya. Di sinilah perlunya keberanian KPK mengusutnya hingga tuntas kemana saja mengalir uang korupsi itu. Di sinilah pentingnya keberanian KPK untuk mengusut hingga tuntas aliran dana korupsi. Masyarakat Sumut saat ini sangat menantikan langkah tegas KPK dalam membongkar siapa saja yang terlibat di balik kasus ini," kata Hardi.

Bukan itu saja, Hardi juga mendesak agar KPK memeriksa sumber kekayaan Bobby Nasution secara terbuka. Menurut Hardi, tidak ada alasan KPK untuk takut memeriksa Bobby Nasution. Sebab publik yakin Presiden Prabowo Subianto, tidak akan melindungi siapapun yang terlibat, termasuk jika itu adalah menantu mantan Presiden Joko Widodo.

"KPK tak perlu ragu untuk memeriksa kekayaan Bobby. Rakyat percaya bahwa Presiden Prabowo, tidak akan melindungi siapapun yang terbukti bersalah, sekalipun Bobby masih menjadi bagian dari keluarga mantan Presiden Jokowi," tambah Hardi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mendagri Apresiasi Inisiatif Bobby Satukan 10 Gubernur se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Pembangunan

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027