AMRB Labura Desak Kapolda Usut Dugaan BBM Ilegal di PTPN IV Labuhan Haji, Humas : Masih Proses Pendalaman

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Proyek Kebun Bunga, BPK Temukan Kerugian Rp687 Juta di Dinas Perkimcikataru Medan, Periksa Alexander Sinulingga
• IFS Kembalikan Rp3,5 Miliar Kasus Korupsi Dana Desa 18% di Padangsidimpuan ke Kejati Sumut, Tapi Kerugian Negara Masih Rp6 Miliar
• Kado Pahit di Hari Bhayangkara ke 79 di Bumi Gordang Sembilan, 6 Nyawa Melayang Akibat Tambang Ilegal "PETI" Mandailing Natal

Medan– Adanya dugaan praktik kotor di tubuh perusahaan perkebunan negara kembali memanas. Aliansi Mahasiswa Rakyat Bersatu (AMRB) Labuhanbatu Utara menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Markas Polda Sumut dan Kantor PTPN IV Regional I Sumut pada Kamis, 26 Juni 2025 mulai pukul 10.00 WIB.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal oleh manajemen kebun PTPN IV Labuhan Haji. Lembaga mahasiswa ini juga mencium adanya dugaan keterlibatan jaringan mafia BBM dalam distribusi ilegal yang merusak tatanan hukum dan ekonomi negara.

"Kami tidak tinggal diam ketika dugaan pelanggaran hukum seperti ini dibiarkan tumbuh subur di bumi Sumatera Utara. Kami mendesak Kapolda Sumut segera turun tangan menyelidiki secara menyeluruh dugaan penggunaan BBM ilegal di perkebunan Labuhan Haji," tegas MT. Pasaribu, Koordinator Lapangan aksi AMRB Labura.

Dalam siaran persnya, AMRB Labura melayangkan lima tuntutan tegas:

1. Mendesak Kapolda Sumut melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh terhadap dugaan penggunaan BBM ilegal oleh manajemen perkebunan Labuhan Haji.
2. Mengusut tuntas jaringan distribusi BBM ilegal jika ditemukan indikasi keterlibatan mafia BBM.
3. Meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut melakukan inspeksi lapangan terhadap keberadaan excavator yang diduga menggunakan BBM ilegal.
4. Mendesak Disnaker Sumut memeriksa kelengkapan dokumen dan Izin Layak Operasi (ILO) excavator, sesuai standar keselamatan kerja.
5. Menuntut GM PTPN IV Regional I Sumut segera mengevaluasi manajemen Kebun Labuhan Haji secara menyeluruh.

Aksi ini bukan sekadar orasi jalanan, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan rakyat terhadap tata kelola negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan sumber daya.

"Jika aparat penegak hukum lamban menindak, maka rakyat yang akan bergerak. Jangan sampai institusi negara kalah oleh mafia," pungkas MT. Pasaribu.

Aksi ini direncanakan berlangsung hingga ada tanggapan resmi dari Polda Sumut dan manajemen PTPN IV Regional I. AMRB Labura juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka diabaikan.

Kabag Humas PTPN IV Regional I Sumatera Utara Edi Lesmana mengatakan, Terkait dugaan pembelian BBM Ilegal ini masih proses pendalaman data dari management terkait. Karena dugaan ini objeknya di kebun jadi masih kami kumpulkan informasi yang valid. red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Diduga Korupsi Proyek Kebun Bunga, BPK Temukan Kerugian Rp687 Juta di Dinas Perkimcikataru Medan, Periksa Alexander Sinulingga

IFS Kembalikan Rp3,5 Miliar Kasus Korupsi Dana Desa 18% di Padangsidimpuan ke Kejati Sumut, Tapi Kerugian Negara Masih Rp6 Miliar

Kado Pahit di Hari Bhayangkara ke 79 di Bumi Gordang Sembilan, 6 Nyawa Melayang Akibat Tambang Ilegal "PETI" Mandailing Natal

Wartawan Padangsidimpuan Demo! Desak Kadis Kominfo Di Evaluasi Diduga Banyak Rekayasa dan Tak Transparan

Skandal Korupsi Mengintai Labura: Nama Bupati Terseret, KPK dan Kejati Diminta Bertindak Tegas

Mahasiswa Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan di Lapas Padang Sidempuan