Kasus Dugaan Jual-Beli Hutan Lindung Mandek, Desakan Penetapan Tersangka untuk Kades Tanjung Medan dan Pemodal

Baca Juga:

• Disebut Terima Fee Hampir 1M, Menantu Mantan Bupati Labuhanbatu Berbelit di Pengadilan Tipikor.
• KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek
• Polemik Empat Ratus Juta Berujung Damai di Polres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna Berikan Sentuhan sisi Musyawarah dan Kemanusiaan

Labuhan Batu — Kasus dugaan perambahan dan jual-beli kawasan hutan lindung yang menyeret oknum Kepala Desa (Kades) Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, kembali menjadi sorotan. Meski telah beberapa kali diperiksa oleh Polda Sumatera Utara (Poldasu), hingga kini kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Kades Tanjung Medan MHT sudah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Poldasu dalam rangka penyelidikan kasus jual-beli hutan lindung seluas puluhan hektare. Namun, hingga saat ini, tidak ada kejelasan lanjutan mengenai status hukum yang bersangkutan. Publik pun menilai kasus ini sengaja "dipetieskan".

"Sudah beberapa kali dipanggil dan diperiksa, tapi kasusnya seperti sengaja dibiarkan. Padahal bukti dan saksi sudah ada. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum," ujar Syaiful Nasution, Ketua LSM Pemerhati Lingkungan Labuhan Batu.

Selain oknum Kades, seorang pengusaha lokal berinisial As juga disebut-sebut terlibat aktif dalam transaksi jual-beli lahan kawasan hutan lindung tersebut. Asing diduga menjadi pihak yang memfasilitasi pembeli dan mengatur pembukaan lahan, yang kini sebagian telah beralih fungsi menjadi kebun sawit dan pemukiman ilegal.

Berbagai pihak kini mendesak Poldasu untuk tidak ragu menetapkan Kades Tanjung Medan dan Asing sebagai tersangka. Pasalnya, tindakan mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

"Kalau hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka rusaklah keadilan. Jangan biarkan pelaku perusakan lingkungan bebas berkeliaran. Sudah saatnya Poldasu bertindak tegas," tegas aktivis lingkungan lainnya, Zulfan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Sumut belum memberikan tanggapan resmi atas mandeknya penanganan kasus tersebut. Sementara, upaya konfirmasi terhadap Kades dan pihak terkait juga belum mendapat jawaban.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Disebut Terima Fee Hampir 1M, Menantu Mantan Bupati Labuhanbatu Berbelit di Pengadilan Tipikor.

KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek

Polemik Empat Ratus Juta Berujung Damai di Polres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna Berikan Sentuhan sisi Musyawarah dan Kemanusiaan

Pemkab Deli Serdang Berkomitmen Lindungi Anak Berkebutuhan Khusus

Dugaan Jual-Beli Jabatan di Dinas PUPR Sumut Kian Terstruktur, Aktivis Soroti Warisan Praktik Korup di Era Topan Ginting

Pemilik Hotel Mega Kasim Buat Perjanjian 15 Desember 2025 Pelunasan Hutang Di Polres Padangsidimpuan