Dosen FISIP UMSU: Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Baca Juga:
- Ketua DPD Satgas AMPI Sumut Lantik Satgas dan Brigade Kartini AMPI Kota Binjai Priode 2026 - 2031, Ini Pesannya
- Satgas Pangan Polri dan Polda Sumut Temukan Beras Fortifikasi di Pabrik Tembung
- Brigjen TNI Fadjar Beserta Rombongan Satgas PRR Sumut -Aceh Kunjungi Titik Jalan longsor Pasca Bencana Di Kab Pakpak Bharat
Jakarta – Pemerintah pusat akhirnya mulai membuka tabir dugaan kejahatan lingkungan di balik rentetan bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (15/12/2025).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Dewan Pengarah Satgas PKH, serta dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, sejumlah menteri, petinggi TNI-Polri, hingga pimpinan lembaga penegak hukum. Namun yang paling disorot publik adalah pengakuan eksplisit negara: bencana yang terjadi diduga kuat bukan murni fenomena alam, melainkan akibat perbuatan pidana dan kelalaian tata kelola lingkungan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyatakan, Satgas PKH telah mengantongi hasil identifikasi awal terkait dugaan tindak pidana yang berkontribusi terhadap bencana di tiga provinsi tersebut.
"Satgas PKH akan memastikan subjek hukum yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam oleh para pemangku kepentingan," tegas Febrie.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa korporasi, pemegang izin, hingga oknum pejabat penerbit perizinan tak lagi bisa berlindung di balik narasi "bencana alam". Negara kini dipaksa berhadapan dengan fakta pahit: pembabatan hutan, alih fungsi lahan, serta carut-marut tata ruang telah mempercepat kehancuran ekologis dan menelan korban masyarakat.
Namun publik juga menuntut lebih dari sekadar janji. Selama bertahun-tahun, berbagai bencana ekologis di Sumatera berakhir tanpa kejelasan penanggung jawab. Banyak kasus berhenti di level wacana, sementara izin-izin bermasalah tetap eksis dan korporasi tetap beroperasi.
Meski Satgas PKH menjanjikan sanksi pidana dan administrasi, termasuk evaluasi perizinan serta kewajiban pemulihan lingkungan, pertanyaan krusial masih menggantung: apakah negara berani menyentuh aktor besar dan kepentingan ekonomi-politik di baliknya?
Lebih jauh, rencana evaluasi regulasi sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang, energi, dan sumber daya alam mengindikasikan adanya pengakuan kegagalan sistemik dalam tata kelola sumber daya alam nasional. Sayangnya, evaluasi semacam ini bukan hal baru—namun kerap berujung tanpa reformasi nyata.
Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini menunggu pembuktian. Apakah Satgas PKH benar-benar menjadi instrumen penegakan hukum, atau sekadar etalase respons negara setiap kali bencana terjadi?
Jika penegakan hukum kembali tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka rapat-rapat megah di ibu kota hanya akan menjadi ritual tahunan, sementara hutan terus hilang dan rakyat kembali menjadi korban berikutnya.ree
Dosen FISIP UMSU Implementasi Pasal 33 Butuh Pergeseran dari Hak Menguasai Negara ke Hak Menguasai Ekologis
News
Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
News
H SYAHRIR NASUTION Bersatu untuk Rakyat, Berjuang Demi Kemajuan Indonesia! Lima Tokoh, Satu Semangat Menyelamatkan Bangsa
News
Medan sumut24.co Di tengah dinamika perkembangan zaman, hadir sosok muda penuh inspirasi yang membawa semangat kebersamaan bagi generasi p
kota
Bobby Nasution Dorong RSU Haji Medan Terus Tingkatkan Kualitas Layanan, Targetkan Mampu Bersaing dengan Malaysia dan Singapura
News
Gerak Cepat Polsek Medan Tuntungan! Terduga Pelaku Penganiayaan Faisal Arief Berhasil Diamankan
News
Gempur Peredaran Narkoba! Kanwil Ditjenpas Sumut Razia Lapas dan Rutan Medan, Polisi hingga TNI Turun Tangan
News
Perang Melawan Narkoba! Kejari Tapsel Musnahkan 8,1 Kg Ganja dan Puluhan Gram Sabu
News
FJM Dukung Rizal Surya Pimpin Dewan Kehormatan PWI Sumut
News
sumut24.co MEDAN, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) terus memperkuat komitmen dalam menjaga kesehatan
kota