Pertemuan Tokoh Sumut Ijeck dan Aceh Mualim, Perkuat Silaturahmi, Pemerintah Akui Empat Pulau Milik Aceh

Baca Juga:

• Eks Kombatan GAM Ramai Hijrah ke Partai Nasional
• Ahli BPKP Akui Tak Pahami Bisnis Iklan Media, Kuasa Hukum Sebut Ada Indikasi Kriminalisasi
• Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan

MEDAN -Pertemuan antara Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah, dan Gubernur Aceh menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Pertemuan itu dinilai sebagai simbol keharmonisan dua wilayah bertetangga yang memiliki hubungan sosial dan historis yang erat.

Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Sumut, Gunarto Azis, menilai keakraban kedua tokoh tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian antardaerah. "Masyarakat Aceh dan Sumut itu ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, yang lain ikut merasakannya," ujar Gunarto di Medan, Senin (17/6/2025).

Menurutnya, pertemuan antara Ijeck — sapaan akrab Musa Rajekshah — dengan Gubernur Aceh juga menjadi penyejuk suasana dan memperkuat silaturahmi politik lintas wilayah. Gunarto, yang juga pernah menjabat Ketua MPO Partai Golkar Sumut, menilai hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kerja sama regional.

Gunarto juga menyampaikan dukungannya terhadap kepemimpinan Musa Rajekshah di Partai Golkar Sumut. "Ijeck adalah sosok yang rendah hati, dekat dengan semua lapisan masyarakat, dan telah banyak berkontribusi. Saya optimistis beliau akan kembali memimpin Golkar Sumut untuk periode kedua," ujar Gunarto.

Pengakuan Empat Pulau
Dalam perkembangan lain yang juga berdampak positif terhadap hubungan pusat dan daerah, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mengakui empat pulau sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.

Pengakuan tersebut disambut positif oleh masyarakat Aceh dan dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menghormati otonomi daerah dan keutuhan wilayah. Keputusan ini sekaligus menegaskan pentingnya kejelasan batas wilayah dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.

"Ini bukti bahwa pemerintah mendengar aspirasi daerah dan memberikan pengakuan terhadap hak-hak wilayah. Semoga langkah ini menjadi awal dari banyak kebijakan yang berpihak pada keadilan regional," kata Gunarto.

Dengan adanya pertemuan antartokoh dan langkah afirmatif dari pemerintah pusat, hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara diharapkan semakin erat, tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga dalam aspek sosial, budaya, dan pembangunan.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Eks Kombatan GAM Ramai Hijrah ke Partai Nasional

Ahli BPKP Akui Tak Pahami Bisnis Iklan Media, Kuasa Hukum Sebut Ada Indikasi Kriminalisasi

Tanpa Izin dan Tanpa Tempat Penyimpanan, Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas Asahan Terancam Pidana, Diminta Penegak Hukum Turun Tangan

Berkat Laporan Warga, Polsek Bandar Pulau Tangkap Pengedar Sabu 1,16 Gram di Asahan

Cepat Tanggap! Kurang Sehari, Polsek Pulau Rakyat Tangkap Pelaku Perampasan Tas Guru

PLN Datangkan Empat Tower Emergency Dan Personel Lintas Wilayah Untuk Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumut