sumut24.co - Banda
Aceh
Baca Juga:
Perpindahan sejumlah mantan kombatan Gerakan
Aceh Merdeka (
GAM) dari Partai
Aceh (PA) ke sejumlah partai politik nasional kembali menjadi perhatian publik. Fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir itu dinilai sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sekaligus mencerminkan perubahan orientasi politik para mantan pejuang pascaperdamaian
Aceh.
Sejumlah elite Komite Peralihan
Aceh (KPA) diketahui memilih bergabung dengan partai nasional, seperti Gerindra, PDI Perjuangan, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kondisi tersebut memunculkan beragam penilaian, termasuk spekulasi mengenai kekuatan Partai
Aceh sebagai partai lokal yang lahir dari amanat perdamaian.
Pengamat politik
Aceh, Usman Lamreung, menilai perpindahan tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai melemahnya Partai
Aceh. Menurutnya, setiap aktor politik memiliki hak menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
"Fenomena berpindahnya sejumlah mantan kombatan
Aceh dari Partai
Aceh ke partai-partai nasional merupakan dinamika politik yang wajar dalam demokrasi. Loyalitas politik saat ini tidak lagi semata dibangun atas ikatan historis perjuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh akses terhadap kekuasaan, peluang politik, dan kepentingan pembangunan daerah," kata Usman, Kamis (9/7/2026).
Usman menjelaskan, Partai
Aceh hingga kini tetap memiliki basis massa, jaringan kader, dan identitas politik yang kuat. Namun, sebagian mantan kombatan mulai memandang penting membangun akses politik di tingkat nasional karena banyak kebijakan strategis
Aceh ditentukan pemerintah pusat.
"Membangun komunikasi politik di tingkat nasional menjadi pilihan yang dinilai strategis agar aspirasi
Aceh dapat diperjuangkan secara lebih efektif," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan fenomena tersebut juga menjadi momentum evaluasi bagi Partai
Aceh untuk memperkuat konsolidasi internal, mempercepat regenerasi kepemimpinan, dan menjaga soliditas organisasi.
Menurut Usman, dampak perpindahan tersebut terhadap kekuatan elektoral Partai
Aceh baru akan terlihat pada pemilu mendatang. Jika konsolidasi mampu dijaga, pengaruhnya diperkirakan tidak signifikan. Namun, bila migrasi politik terus meluas tanpa pembenahan internal, peta politik
Aceh berpotensi mengalami perubahan.
"Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai transformasi orientasi politik, bukan sekadar perpindahan loyalitas. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menentukan arah politik
Aceh melalui pemilu mendatang," pungkas Usman. (Bus)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News