Terkendala Dapur MBG di Tabagsel: Warga Curiga Kelompok Tani Fiktif, Pemerintah Diminta Audit

Tapsel |sumut24.co -

Baca Juga:

• Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan
• Sudah Seminggu, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas
• Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata masih belum menjangkau wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Fakta ini mencuat dalam acara sosialisasi MBG yang digelar di Kecamatan Tantom, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan turut dihadiri anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus.

Wilayah Tabagsel sendiri meliputi lima daerah yaitu Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas, Padanglawas Utara, dan Kota Padangsidimpuan. Namun, hingga saat ini belum satu pun dari wilayah tersebut memiliki dapur MBG yang aktif beroperasi.

"Kalau untuk di Tapanuli Raya, baru dua daerah saja yang memiliki dapur MBG, yaitu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara," ujar Ade Tias Maulan, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Deputi Promosi dan Kerjasama di Badan Gizi Nasional (BGN).

Ade juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, di Provinsi Sumatera Utara sudah terdapat 64 dapur MBG yang tersebar di beberapa daerah. Namun belum ada yang berdiri di kawasan Tabagsel.

Menurut Ade, satu unit dapur MBG dapat melayani antara 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat. Dapur ini bisa disediakan langsung oleh BGN ataupun bekerja sama dengan pihak ketiga, terutama lembaga swasta berbadan hukum.

"Untuk bisa menjadi mitra penyedia layanan MBG, harus melalui pendaftaran resmi di portal BGN. Calon mitra wajib menyertakan surat minat dan kesanggupan sebagai penyedia layanan," jelas Ade.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengaku bisa memfasilitasi pengadaan dapur MBG.

"Sudah ada korban. Jadi, jangan percaya kalau ada oknum yang menawarkan jalur cepat. Semua harus lewat jalur resmi," tegasnya.

Di sisi lain, permasalahan lain muncul dari struktur pendukung program di lapangan. Salah seorang warga yang hadir dalam sosialisasi menyampaikan keluhan bahwa sejumlah kelompok tani di Tapsel patut dicurigai fiktif.

"Kelompok-kelompok tani di sini banyak yang fiktif atau hanya cari untung sendiri. Saya punya bukti, ada kelompok yang cuma terdiri dari tiga orang tapi tetap mendapat bantuan. Saya sarankan supaya kelompok tani di Tapsel diaudit dulu," ujarnya tegas.

Keluhan ini menyiratkan bahwa penyalahgunaan data kelompok penerima manfaat bisa menjadi penghambat utama dalam pendistribusian program seperti MBG.

Kehadiran anggota DPR RI Sihar Sitorus dalam acara ini diharapkan bisa menjadi jembatan suara masyarakat Tabagsel kepada pemerintah pusat. Banyak pihak berharap agar program MBG bisa segera diimplementasikan di wilayah ini, terutama mengingat angka kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan serius.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan

Sudah Seminggu, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program

Pimpin Delegasi ke Pusat, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Tuntut BGN Bertanggung Jawab Penuh Atas Kasus Keracunan Siswa MBG

Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG