Shohibul Anshor Siregar: Keadilan Ekologis Danau Toba Harus Dimulai dari Peradilan Rakyat

Medan– Menjelang Workshop Keadilan Ekologis Danau Toba yang akan digelar oleh Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) pada Kamis, 12 Juni 2025 di Medan, akademisi dan aktivis Shohibul Anshor Siregar menegaskan pentingnya memulai proses keadilan ekologis dari pendekatan rakyat. Menurutnya, peradilan rakyat harus menjadi fondasi epistemik dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang kian masif di kawasan Danau Toba.

Baca Juga:

• Gencarkan Operasi Antik Toba 2026, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Ungkap 80 Kasus Narkotika dan Amankan 97 Tersangka
• Rayakan Idul Adha, Pemkab Toba Serahkan Kurban Sembelih
• Wabup Toba Tekankan Peran Adat dan Budaya dalam Mewujudkan Toba Mantap

"Peradilan rakyat bukan sekadar teatrikal politik," ujar Shohibul, yang juga Koordinator Umum 'nBASIS dan dosen FISIP UMSU. "Ini adalah bentuk reklamasi pengetahuan dari dominasi rezim oligarkis, di mana masyarakat kembali merebut kendali atas tubuh pengetahuan dan kebenaran ekologis."

Dekonstruksi Kekuasaan lewat Tribunal Rakyat

Shohibul mendorong agar workshop tersebut dirancang sebagai proses dekonstruktif terhadap struktur pengetahuan resmi. Menurutnya, tahap awal workshop perlu menampilkan kesaksian korban dan audit ilmiah berbasis komunitas untuk membentuk "peta kerusakan dari bawah". Ia menyebut pendekatan ini sebagai epistemologi korban, yang menantang narasi resmi yang kerap dipengaruhi kepentingan korporasi.

Dalam tahap simbolik, Shohibul mengusulkan agar workshop menghidupkan kembali praktik Bius Parhudamdam—sidang adat ekologis Batak—yang melibatkan tetua adat, pemuka spiritual (parmalim), dan ahli ekologi. "Ketika masyarakat adat menggugat perusakan hutan, mereka sedang mengaktualisasikan kembali kosmologi Danau Toba sebagai parhorasan atau sumber kehidupan," tegasnya.

Soroti Kekerasan Struktural dan Kultural

Shohibul mengkritik keras tiga bentuk kekerasan struktural yang, menurutnya, saling berkelindan: industri yang memprivatisasi air lewat skema KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), birokrasi yang memproduksi dokumen AMDAL cacat hukum, dan lembaga keuangan yang mendanai kejahatan ekologis lewat green bond.

Lebih jauh, ia juga menyoroti kekerasan kultural. "Transformasi Sigale-gale dari medium spiritual menjadi tontonan turis adalah bentuk epistemicide," katanya. Ia juga menyebut Corporate Social Responsibility (CSR) kerap menjebak masyarakat menjadi 'peminta-minta ekologis' dan menciptakan bentuk kolonialisme baru.

Strategi Advokasi Pasca-Workshop

Shohibul memetakan tiga strategi lanjutan yang dapat dihasilkan dari workshop:

1. Deklarasi Manusia Batak, yang menegaskan Danau Toba sebagai subjek hukum dan menyerukan moratorium izin industri ekstraktif.

2. Pembentukan dewan adat multi-etnis, yang dinamainya sebagai model "Sangkep Naualuh", untuk mengawasi ekosistem secara independen dan lintas etnis.

3. Gugatan internasional, melalui International Rights of Nature Tribunal dan pelibatan Pelapor Khusus PBB untuk HAM dan Lingkungan.

Skema Pertahanan Komunitas

Sebagai antisipasi terhadap kriminalisasi dan tekanan dari kekuasaan, Shohibul mengusulkan pembentukan rapid response team yang terdiri dari jaringan LSM, akademisi, dan komunitas lokal. Pelatihan keamanan digital, dokumentasi pelanggaran HAM lingkungan, serta pendidikan alternatif seperti Sekolah Hinaloan diajukannya sebagai strategi penguatan kapasitas komunitas.

Penutup: Toba sebagai Ujian Peradaban

"Workshop ini bukan sekadar forum akademik atau advokasi, tapi harus dilihat sebagai pengadilan sejarah," tegas Shohibul. "Danau Toba adalah ujian peradaban. Di sini, kita harus menentukan: berdiri di pihak perusak atau berpihak kepada rakyat yang mempertahankan hak hidup dan alamnya."red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gencarkan Operasi Antik Toba 2026, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Ungkap 80 Kasus Narkotika dan Amankan 97 Tersangka

Rayakan Idul Adha, Pemkab Toba Serahkan Kurban Sembelih

Wabup Toba Tekankan Peran Adat dan Budaya dalam Mewujudkan Toba Mantap

Kembalikan Fungsi Jalan, Pemkab Toba Tertibkan PKL

MBG di Kabupaten Toba Belum Adil dan Merata

Ukom PPTP Pemkab Toba, Wabup : Kami Butuh Orang yang Tepat Dalam Jabatan