15.011 Rumah Dibedah di Sumut, Pemprov Dikejar Target Realisasi 2026

Baca Juga:

• 20 Warga Terima Bantuan Bedah Rumah Rp 600 Juta, Pemko Tanjungbalai Tekankan Tepat Sasaran
• Dinas Perkim Alokasikan Rp12 Miliar untuk Bedah 400 Unit RTLH di Sumut
• Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut Permudah Masyarakat dapat Rumah Layak Huni

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghadapi tantangan besar untuk merealisasikan 15.011 unit program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2026. Meski alokasi bantuan meningkat drastis hingga 657 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ribuan calon penerima masih membutuhkan proses pendataan dan verifikasi agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Besarnya alokasi bantuan tersebut menjadi peluang untuk mengurangi persoalan rumah tidak layak huni di Sumut. Namun, peningkatan kuota tidak otomatis menjamin keberhasilan jika tidak diikuti percepatan administrasi, ketepatan sasaran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, mengatakan Pemprov Sumut akan segera berkoordinasi dengan dinas yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman di seluruh kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi program.

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Perkim kabupaten/kota. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi Sumut," ujar Timur saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (9/10/2026).

Alokasi Melonjak, Realisasi Jadi Ujian

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan Sumut memperoleh alokasi 15.011 unit bedah rumah pada 2026. Jumlah ini meningkat 13.029 unit dibandingkan alokasi 2025 yang hanya 1.982 unit.

Secara persentase, kenaikannya mencapai sekitar 657 persen. Angka tersebut menunjukkan besarnya dukungan pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat di Sumut.

Dari total alokasi itu, sebanyak 3.411 unit diperuntukkan bagi kawasan permukiman, 4.505 unit untuk wilayah perkotaan, dan 7.065 unit untuk wilayah pedesaan.

Namun, pekerjaan belum selesai pada tahap penetapan kuota. Kementerian PKP mencatat sebanyak 9.068 unit telah masuk proses pendataan dan verifikasi. Artinya, masih ada 5.943 unit yang belum masuk dalam kelompok tersebut dan memerlukan percepatan penanganan.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Sebab, tanpa data penerima yang akurat dan proses administrasi yang tuntas, besarnya alokasi bantuan berisiko tidak sejalan dengan kecepatan realisasi di lapangan.

"Kehadiran saya di sini untuk memastikan terlaksananya program itu. Kami akan turun langsung ke daerah seperti Sergai, Deliserdang, dan Kota Medan untuk memonitor terlaksananya program itu," kata Sri Haryati.

Bantuan Rp20 Juta per Rumah, Pengawasan Jangan Longgar

Setiap penerima program memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dana tersebut dialokasikan Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Dengan nilai bantuan tersebut, ketepatan sasaran dan transparansi pelaksanaan menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu memastikan penerima benar-benar memenuhi kriteria, bahan bangunan digunakan sesuai peruntukan, dan pekerjaan menghasilkan perbaikan rumah yang nyata.

Pengawasan juga diperlukan untuk mengantisipasi persoalan administrasi, keterlambatan pelaksanaan, maupun potensi penyimpangan dalam penggunaan bantuan. Masyarakat penerima harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme bantuan, persyaratan, serta hak dan kewajibannya.

Di sisi lain, program ini berpotensi menggerakkan perekonomian lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penyerapan tenaga kerja tukang. Namun, manfaat tersebut baru akan terasa optimal apabila bantuan direalisasikan tepat waktu dan benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah warga.

Dengan alokasi mencapai 15.011 unit, publik kini menunggu langkah konkret Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota. Ukuran keberhasilan program bukan sekadar besarnya kuota atau persentase kenaikan anggaran, melainkan berapa banyak rumah warga yang benar-benar menjadi lebih layak huni.

Jangan sampai angka alokasi terlihat fantastis, tetapi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni masih harus menunggu. Percepatan realisasi, transparansi data penerima, dan pengawasan yang ketat menjadi kunci agar program bedah rumah 2026 tidak berhenti sebagai target di atas kertas.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

20 Warga Terima Bantuan Bedah Rumah Rp 600 Juta, Pemko Tanjungbalai Tekankan Tepat Sasaran

Dinas Perkim Alokasikan Rp12 Miliar untuk Bedah 400 Unit RTLH di Sumut

Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut Permudah Masyarakat dapat Rumah Layak Huni

Perpustakaan Unimed Gelar Peluncuran dan Bedah Buku "Membangun Negeri dari Sekolah" Dorong Peran Pendidikan Sebagai Pilar Utama Pembangunan

Sambut HUT Polri ke-79, Polrestabes Medan Bedah Rumah Lansia

Sambut HUT Polri ke-79, Polrestabes Medan Bedah Rumah Lansia