Mantan Kepala Ombudsman Sumut Tertawa Dengar Alasan Sekolah Lima Hari: “Lawak-Lawak!”

Baca Juga:

• Cegah Tawuran Dini Hari, Polres Asahan Amankan 5 Remaja Bersama Sajam Berbahaya
• Sambut Hari Pelanggan Nasional, Adira Expo Kisaran Hadir Bawa Bunga 0% hingga Hiburan Dangdut
• Wali Kota Tanjungbalai Bersama Forkopimda Hadiri Syukuran Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI

MEDAN – Mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, menanggapi rencana Gubernur Sumut Bobby Nasution yang akan menerapkan sistem sekolah lima hari dengan gelak tawa. Ia menilai alasan penerapan kebijakan tersebut sangat tidak serius dan jauh dari semangat peningkatan kualitas pendidikan.

"Hahaha, kayaknya Pak Bobby ingin bikin kebijakan populer seperti Dedy Mulyadi di Jawa Barat. Tapi sayangnya, kebijakan ini tidak menarik. Alasannya juga lawak-lawak," ujar Abyadi kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (5/6/2025).

Abyadi menyatakan bahwa meskipun dalam sistem otonomi daerah pemerintah provinsi memang memiliki kewenangan di bidang pendidikan, kewenangan itu tidak boleh ditafsirkan secara semena-mena. Ia menekankan pentingnya kajian matang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Dinas Pendidikan punya peran strategis. Harus bisa memberi masukan yang benar kepada gubernur agar tidak keliru mengambil keputusan," tegas Abyadi, yang kini menjabat Direktur MATA Pelayanan Publik — sebuah NGO yang fokus pada isu pelayanan publik.

Abyadi menyindir beberapa alasan yang disebutkan untuk mendukung sekolah lima hari, seperti agar murid punya lebih banyak waktu bersama orang tua dan untuk meningkatkan pariwisata Sumut.

"Saya baca, salah satu alasannya agar murid lebih banyak waktu dengan orang tua. Bahkan ada yang bilang ini akan berdampak pada pariwisata. Lucu sekali. Maksudnya apa? Anak-anak sekolah diliburkan hari Sabtu supaya bisa berwisata?" kata Abyadi sambil tertawa.

Ia menilai alasan-alasan tersebut tidak mencerminkan orientasi peningkatan mutu pendidikan, bahkan justru mendorong murid untuk lebih santai dan bermain, bukan belajar.

"Orang tua justru ingin anaknya lebih banyak di sekolah agar waktu mereka lebih terkontrol. Kalau sekolah cuma lima hari, waktu luang anak-anak jadi lebih banyak dan tak terpantau. Ini justru bisa menimbulkan kekhawatiran," tambahnya.

Menurutnya, lebih konyol lagi jika kebijakan ini dikaitkan dengan pariwisata. "Kalau ini alasannya, berarti program pendidikan kita benar-benar gagal. Ini bukan kebijakan pendidikan, tapi lawakan," ujarnya tajam.

Minta Dikaji Ulang

Abyadi meminta agar kebijakan ini dikaji ulang sebelum dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Dinas Pendidikan Sumut diminta segera menginisiasi forum diskusi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan.

Ia juga menekankan agar kewenangan otonomi daerah digunakan untuk mendorong prestasi murid, bukan untuk kebijakan yang tidak relevan.

"Gunakan kewenangan itu untuk memperkuat kualitas pendidikan lokal. Misalnya, dengan mengembangkan kurikulum berbasis potensi daerah, meningkatkan sarana prasarana, atau memberantas pungli yang kerap muncul saat tahun ajaran baru," kata Abyadi.

Ia juga menyoroti masih adanya sekolah yang menerapkan sistem masuk pagi dan sore karena kekurangan ruang belajar. Menurutnya, itu adalah masalah yang lebih layak menjadi prioritas kebijakan pendidikan daerah.

Menutup pernyataannya, Abyadi berharap kebijakan sekolah lima hari tidak dijadikan dalih terselubung untuk efisiensi anggaran.

"Kalau tujuannya mengurangi anggaran pendidikan untuk dialihkan ke sektor lain, itu salah besar. Jangan korbankan masa depan anak-anak demi kepentingan lain," pungkasnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Cegah Tawuran Dini Hari, Polres Asahan Amankan 5 Remaja Bersama Sajam Berbahaya

Sambut Hari Pelanggan Nasional, Adira Expo Kisaran Hadir Bawa Bunga 0% hingga Hiburan Dangdut

Wali Kota Tanjungbalai Bersama Forkopimda Hadiri Syukuran Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI

Lolos Seleksi Sahabat Sekolah Dasar 2026, SDN 132406 Tanjungbalai Siap Harumkan Nama Daerah di Tingkat Nasional

‎Bantah Soal Selebaran yang Mencatut Kodaeral I Belawan, Kodaeral I : Percayakan Fakta Kepada Hukum ‎

Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN UIP SBU Perkuat Komitmen Percepatan Penyelesaian PLTA Peusangan