Bupati Saipullah Paparkan P-APBD Madina 2026, Pendapatan Daerah Kini Rp1,741 Triliun

Madina | Sumut24.co

Baca Juga:

• Maulid Perdana Pertuni Madina Dihadiri Bupati Saipullah, Harapan Baru untuk Penyandang Tunanetra
• Sinergi Kemanusiaan Makin Erat, Bupati Asahan Puji Peran Nyata Baznas Bantu Warga yang Membutuhkan
• Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Silaturahmi Pimpinan Baznas Se-Sumut : Perkuat Sinergi, Wujudkan Zakat yang Berdampak Nyata

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memaparkan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Madina, Kamis (24/9/2026).

Pemaparan tersebut disampaikan langsung Bupati Madina H. Saipullah Nasution dalam agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan P-APBD Tahun 2026. Dalam sidang tersebut, Saipullah hadir bersama Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.

Dalam penjelasannya, Bupati Saipullah menyampaikan bahwa struktur rancangan P-APBD 2026 mengalami sejumlah perubahan, baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

Pada kelompok pendapatan, total pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,741 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp101,57 miliar dibandingkan target sebelumnya.

Penurunan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebelum perubahan, PAD Madina diproyeksikan sebesar Rp204,61 miliar. Dalam rancangan P-APBD 2026, target tersebut menjadi sekitar Rp176,66 miliar.

Selain PAD, komponen pendapatan transfer juga mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya sekitar Rp1,62 triliun, pendapatan transfer dalam rancangan perubahan menjadi sekitar Rp1,55 triliun.

Berbeda dengan dua komponen tersebut, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah justru mengalami peningkatan. Nilainya naik dari sekitar Rp9 miliar menjadi Rp10,4 miliar, atau bertambah kurang lebih Rp1,43 miliar.

Pada sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Madina juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah komponen anggaran.

Total belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp1,92 triliun, dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi sekitar Rp1,83 triliun. Dengan demikian, terdapat penurunan sekitar Rp90,79 miliar.

Meski total belanja mengalami penurunan, belanja operasional justru mengalami sedikit peningkatan. Pos tersebut sebelumnya berada di angka Rp1,47 triliun dan dalam rancangan perubahan menjadi sekitar Rp1,48 triliun.

Perubahan cukup besar terlihat pada belanja modal. Anggarannya meningkat dari sebelumnya Rp73,94 miliar menjadi Rp107,72 miliar.

Artinya, terdapat tambahan anggaran belanja modal sekitar Rp33,77 miliar dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar Rp9,20 miliar, pos tersebut menjadi Rp5,25 miliar.

Penyesuaian juga terjadi pada belanja transfer yang turun cukup signifikan. Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp365,41 miliar, dalam rancangan P-APBD 2026 menjadi sekitar Rp241,75 miliar.

Bupati Saipullah kemudian menjelaskan bahwa selain pendapatan dan belanja, komponen pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam struktur rancangan P-APBD 2026.

"Setelah menjelaskan secara umum gambaran pendapatan dan belanja daerah, maka unsur selanjutnya adalah pembiayaan," ujar Saipullah dalam sidang paripurna.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah memproyeksikan adanya peningkatan dari sebelumnya Rp87,74 miliar menjadi Rp98,24 miliar.

Kenaikan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang masuk dalam struktur penerimaan pembiayaan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami perubahan. Dari sebelumnya sekitar Rp5 miliar, angkanya disesuaikan menjadi sekitar Rp4,72 miliar.

Dengan perubahan pada sejumlah pos tersebut, rancangan P-APBD 2026 selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Madina bersama DPRD.

Bupati Saipullah berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung lancar dan mengedepankan semangat kebersamaan.

Ia juga berharap pembahasan rancangan perubahan APBD tersebut dapat menghasilkan keputusan yang memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal.

Penyampaian Nota Keuangan P-APBD 2026 ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan perubahan anggaran tersebut dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Maulid Perdana Pertuni Madina Dihadiri Bupati Saipullah, Harapan Baru untuk Penyandang Tunanetra

Sinergi Kemanusiaan Makin Erat, Bupati Asahan Puji Peran Nyata Baznas Bantu Warga yang Membutuhkan

Wakil Bupati Asahan Resmi Buka Silaturahmi Pimpinan Baznas Se-Sumut : Perkuat Sinergi, Wujudkan Zakat yang Berdampak Nyata

Bupati Asahan Luncurkan ASTABRATA, Inovasi Tata Kelola Berbasis Data untuk Tekan Angka Kemiskinan Secara Tepat Sasaran

Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Bersama Pemda Se-Sumut

Bupati Asahan Terima Kunjungan Satgas PRR Pusat, Perkuat Sinergi Percepat Pemulihan Pascabencana