
Kejagung Tahan Eks Dirut Bank Sumut Babay Farid Wazadi dalam Kasus Kredit Bermasalah PT Sritex
Kejagung Tahan Eks Dirut Bank Sumut Babay Farid Wazadi dalam Kasus Kredit Bermasalah PT Sritex
kotaBaca Juga:
MEDAN - Benny Satria B dan Delviana Malau Pemimpin dan Wakil pemimpin Cabang PT PNM (Permodalan Nasional Mandiri) Cabang Medan bersama tim melakukan audensi berama komisi 3 DPRD kota medan dr faisal arbi m biomed, Senin (18/5), di gedung DPRD kota medan.
Dalam pertemuan tersebut, benny satria basri dan Delviana menjelaskan bahwa PT. PNM adalah Lembaga Pembiayaan Milik Pemerintah ( BUMN ) ditugaskan dan fokus memberikan pembiayaan dan pemberdayan bagi usaha Ultra mikro dan Mikro , Yang juga diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / POJK No.16/POJK.05/2019 mengatur bagaimana PNM diawasi dan dipastikan kegiatan usahanya berupa penyaluran pembiayaan dan pengembangan disektor usaha Mikro kecil dan Menengah.
dalam kesempatan ini juga disampaikan bahwa PNM Mekaar saat ini selain memberikan modal kerja juga memberikan bentuk modal yang lain yaitu modal Intelektual melalui Pelatihan serta modal Sosial karna skema pembiayaan yang diberikan secara berkelompok,
Terkait Informasi dan Kebijakan pemutihan Hutang dari Pemerintah bagi masyarakat pelaku usaha , PNM menyampaikan bahwa sampai saat ini PNM tidak termasuk lembaga yang mendapat atau untuk kebijakan tersebut belum diperuntukan bagi nasabah PNM Mekaar.
" Jadi hingga saat ini nasabah Mekaar bukan termasuk masyarakat atau pelaku usaha yang hutangnya diputihkan .
harapan nya dari pertemuan ini PNM dan DPRD serta stakeholder yang lain nya dapat terus mengedukasi serta meneruskan informasi kepada masyarakat luas , khusus nya Kota Medan . ungkap Benny Satria B dan Delviana .
Selain itu, Pemimpin Cabang PT.PNM juga menyampaikan akan terus meningkatkan kerja sama dengan DPRD kota medan,Dinas Koperasi serta stake holder lainnya untuk mempercepat meningkatkan pertumbuhan Ekonomi serta penurunan angka Kemiskinan di Prov Sumut.
Sementara menanggapi hal tersebut, anggota komisi 3 DPRD kota medan dr.faisal arbie m biomed . menegaskan akan mensosialisasikan ke masyarakat terkait nasabah mekaar bukan lah termasuk Kategori dalam pemutihan hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun lalu yang berakhir di bulan maret 2025 kemaren karna ini ditujukan kepada debitur perbankan yang sudah menunggak lama terutama disektor pertanian dan nelayan serta UMKM dengan tujuan mereka bisa kembali mendapat bantuan modal dari lembaga Perbankan.
Politisi partai nasdem dari dapil 3 ini juga menjelaskan PT PNM adalah salah satu perusahaan BUMN yang di tugaskan utk memberikan pembiayaan masyarakat untuk masyarakat Prasejahtera.
Untuk itu, dr faisal arbie m biomed . menekankan agar masyarakat kota medan wajib mematuhi
dan bertanggung jawab terkait pinjaman yang sudah diterima dari PNM Mekaar " Karena selama ini, kehadiran Mekaar di kota medan cukup membantu masyarakat prasejahtera dalam mendapat Modal utk meningkat ekonomi keluarga,"imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Benny Satria B pemimpin Cabang) didampingi
Delviana Naveratilova Malau ( Wakil Pemimpin Cabang). (*)
Kejagung Tahan Eks Dirut Bank Sumut Babay Farid Wazadi dalam Kasus Kredit Bermasalah PT Sritex
kotaPeringatan Hari Anak Nasional 2025PAKTA "Lindungi Anak Hebat Hari Ini, Wujudkan Indonesia Kuat 2045"
kotaAsepte Gaulle Ginting Jaksa di Kejari Medan Terbitkan Karya Tulis Membahas Hukum
kotaPerkuat Kolaborasi Global, Seskoad Terima Kunjungan Delegasi Logistics Staff College Sri Lanka
NewsWapres Gibran Akan Hadiri Puncak Festival Pacu Jalur 2025
kotaDiduga Hendak KaburPrajurit TNI Bunuh Istri Ditangkap di Kualanamu
kotaMenteri Desa Yandri Susanto Terima Penghargaan Pena Emas 2025 dari Forum Pimred
kotaPuncak Peringatan Hari Keluarga Nasional,Kab Pakpak Bharat Terima Piagam Penghargaan Dari Wagubsu
kotaTOBA Salah satu asesor UNESCO Geopark Kaldera Toba Prof. Jose Brilha terkejut mendengar biaya berkunjung ke Geosite Taman Eden 100. Menuru
NewsMedan sumut24.coKomisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, dalam waktu dekat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjad
kota