Polda Sumut Masih Lengkapi Berkas Mantan Ketua DPRD Madina

MEDAN I SUMUT24.CO
Hingga kemarin, penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut masih melengkapi berkas perkara dugaan korupsi seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjerat mantan Ketua DPRD Madina, EEL.

Baca Juga:

• Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah
• El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan
• APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih

"Kita masih melengkapi petunjuk-petunjuk jaksa," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jum'at (17/1/2025).

Menurut Hadi, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melengkapi dugaan korupsi tersangka EEL.

"Crime Justice System (CJS) masih terus berjalan," sebut Hadi.

Menjawab wartawan, Hadi menjelaskan, berkas perkara tidak akan pernah dinyatakan kedaluarsa, meski beberapa kali bolak balik (P-19).

"Kalau berkas perkara tidak ada kedaluarsa. Tapi, kalau waktu masa penahanan bisa habis," terangnya.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap (korupsi) PPPK Kabupaten Mandailing Natal (Madina) itu, 6 orang tersangka sudah pada tahap II.

Sementara untuk tersangka EEL, tim penyidik masih melengkapi berkas dan petunjuk-petunjuk JPU.

"Enam tersangka sudah tahap II, tinggal satu lagi tersangka (EEL, red) dalam tahapan pelengkapan berkas," kata Hadi, Kamis (19/9/2024).

Namun, Hadi enggan mengungkapkan petunjuk JPU untuk dilengkapi penyidik.

Enam lainnya adalah, Kadisdik Madina, DHS, Kepala BKD, AHN, Kasi Dikdas HS, Bendahara Disdik SD, Kasubbag Umum ISB dan Kasi Dik PAUD inisial DM.(W05)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Shohibul Anshor Siregar Sebut Status Tersangka Anggota DPRD Sumut Belum Alasan Otomatis PAW, Ingatkan Asas Praduga Tak Bersalah

El Barino Shah SH Minta APH Dalami Dugaan Jual Beli Proyek di Perkimcikataru Medan

APBD Kota Medan 2027 Disepakati Sebesar Rp6,98 Triliun Lebih

R PAPBD 2026, FPKS Sampaikan Delapan Catatan Penting, Dari Penurunan PAD, Banjir, Harga Pangan Hingga Anggaran 35 Persen untuk Medan Utara

Fraksi PDI P DPRD Medan Soroti Penurunan Anggaran Kesehatan, Rumah Sakit Milik Pemko Minim Dokter Spesialis

Soroti Perubahan APBD, Fraksi Demokrat DPRD Medan Sampaikan Kritikan dan Catatan Penting