Rakor Gakkumdu Se-Sumut, Bawaslu Ingatkan Potensi Pemalsuan Dokumen di Tahapan Pencalonan

Baca Juga:

• Rakor Pembahasan Langkah Konkret Mengantisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
• Forkopimda Asahan Ikuti Rakor Nasional Antisipasi Nataru Bersama Kementerian dan Lembaga RI
• Bupati Saipullah Nasution Pimpin Rakor Darurat Bencana, Mandailing Natal Susun Langkah Strategis Pulihkan Wilayah yang Terisolasi Akibat Banjir dan Lo

Medan -Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan jajaran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara (Sumut) untuk mengantisipasi potensi pemalsuan dokumen syarat pencalonan Pemilihan 2024. Berkaca pada gelaran pemilihan-pemilihan sebelumnya, dia menilai potensi tindak pidana yang terjadi dalam tahapan pencalonan adalah penggunaan dokumen palsu seperti ijazah.

"Saya mengajak jajaran Sentra Gakkumdu, terutama pengawas pemilu konsentrasi mengawasi tahapan pencalonan tersebut. Ini jadi fokus kita, maka hal itu (potensi pemalsuan dokumen) perlu diantisipasi oleh jajaran pengawas maupun oleh polisi dan jaksa di Gakkumdu Sumut," cetus Puadi dalam Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Se-Sumut, di Medan, Kamis (29/8/2024).

Berdasarkan Peraturan KPU 2/2024, Tahapan pendaftaran calon kepala daerah 2024 telah dimulai pada 27 hingga 29 Agustus. Tahapan berikutnya yakni penelitian dokumen syarat calon yang dimulai 27 Agustus hingga 21 September.

Selain itu, Puadi mengingatkan jika mengacu pada data nasional putusan pidana di Pemilihan 2020, tindak pidana yang banyak terjadi adalah keberpihakan kepala desa, politik uang, dan pemilih mencoblos lebih dari sekali. Dia meminta Gakkumdu Sumut fokus untuk megantisipasi potensi terjadi pelanggaran tersebut.

Dia juga meminta jajaran pengawas pemilu, polisi, dan jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Sumut untuk terus menjaga soliditas dan menyamakan pemahaman terkait aturan hukum pemilihan.

"Keberadaan Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilihan pada prinsipnya bertujuan untuk mengefektifitaskan penegakan hukum mengingat batas waktu penanganan sangat singkat," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu.

Sebagai informasi, rakor ini turut dihadiri lengkap pimpinan Bawaslu Sumut, perwakilan dari Polisi, Kejaksaan, hingga Pemerintah. Forum ini dihadiri pula sekitar 800 personel Gakkumdu dari 33 kabupaten/kota Se-Sumut.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rakor Pembahasan Langkah Konkret Mengantisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Forkopimda Asahan Ikuti Rakor Nasional Antisipasi Nataru Bersama Kementerian dan Lembaga RI

Bupati Saipullah Nasution Pimpin Rakor Darurat Bencana, Mandailing Natal Susun Langkah Strategis Pulihkan Wilayah yang Terisolasi Akibat Banjir dan Lo

Rakor Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di Kota Pematangsiantar

Ketua TP Posyandu Asahan Hadiri Rakorda Sumut, Fokus pada Transformasi Kelembagaan dan Penguatan Layanan Dasar

Bupati Asahan Buka Rakorpem Bulan November 2025