Penasehat Hukum PT. ACP Minta Jampidsus dan Kajati Bengkulu Hentikan Penyidikan atas Kredit Macet

Baca Juga:

• PH Ristauli Siallangan: Martabat Keluarga Klien Kami Sudah Jatuh di Mata Publik
• Aparat Penegak Hukum Jadi Saksi Kasus Korupsi Jalan di Sumut
• Kuasa Hukum Ilyas Sitorus Bacakan Duplik, Bantah Tuduhan JPU

Medan – Dr. Ali Yusran Gea, penasehat hukum PT. ACP, meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu menghentikan penyidikan terhadap salah satu direksi PT. ACP berinisial AP. Penyidikan ini terkait kredit macet akibat bencana alam dan pandemi Covid-19.

Gea menjelaskan, kredit macet tersebut terjadi karena banjir bandang pada tahun 2019 yang menghancurkan sebagian besar perumahan Cempaka Bentiring Permai di Bengkulu. Ditambah dengan pandemi Covid-19, kondisi ini dianggap sebagai force majeure (situasi di luar kendali manusia) yang membuat PT. ACP kesulitan melunasi kredit yang diambil dari BTN Bengkulu.

Gea juga menyoroti tindakan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah yang menyita lahan perumahan tersebut. Akibatnya, PT. ACP tidak bisa melakukan kegiatan jual beli lahan yang seharusnya digunakan untuk menutupi utang kepada bank.

"Kami menolak tuduhan adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau gratifikasi. Seluruh proses pengajuan dan pelaksanaan kredit dilakukan secara profesional dan transparan," tegas Gea.

Ia menambahkan, nilai agunan yang diserahkan kepada Bank BTN cukup untuk menutupi sisa utang jika dilakukan pelelangan. Karena itu, Gea meminta agar penyitaan dihentikan sehingga PT. ACP bisa melanjutkan pembangunan dan menjual lahan untuk melunasi utang mereka.Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PH Ristauli Siallangan: Martabat Keluarga Klien Kami Sudah Jatuh di Mata Publik

Aparat Penegak Hukum Jadi Saksi Kasus Korupsi Jalan di Sumut

Kuasa Hukum Ilyas Sitorus Bacakan Duplik, Bantah Tuduhan JPU

Mahasiswa Gelar Unras di Kantor Polres Palas,Ini Kata AKBP Dodik Yuliyanto

Ketua DPRD Luat Hasibuan Terjun ke Tengah Aksi Demo! Desak Polisi Percepat Penanganan Kasus Anak di Padang Lawas

Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Papua Atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat Papua