Wakil Bupati Asahan Lantik BPSK Kini Konsumen di Asahan, Bisa Mendapatkan Perlindungan

KISARAN | SUMUT24 Masyarakat Kabupaten Asahan yang merasa haknya dirugikan sebagai konsumen tidak terpenuhi atau diabaikan kini dapat mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Karena pada Selasa (6/4), Wakil Bupati Asahan secara resmi melantik sembilan orang anggota BPSK di Aula Melati kantor Bupati Asahan.

Baca Juga:

• Dewan Pers Kecam Penangkapan Jurnalis Indonesia oleh Militer Israel, Minta Pemerintah Tindak Lanjut Secara Diplomatik
• Polsek Lubuk Pakam Amankan Tiga Pencuri Kabel di Eks Plaza Delimas
• UNPAB Perluas Jejaring Global Lewat Kunjungan Budaya dan Peradaban Islam ke Tiongkok

Pemilihan anggota BPSK itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/2010, tentang pemilihan dan pengangkatan BPSK. Sedangkan, pembentukannya sesuai dengan amanat UU No. 8/1999, tentang Perlindungan Konsumen, dibawah kordinasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan Kabupaten Asahan, sebut Suprianto diawal acara pelantikan.

Pelantikan anggota BPSK Asahan ini berlangsung dengan sederhana. Turut hadir dalam kesempatan tersebut FKPD, anggota DPRD Asahan Henri Siregar dan Syahrial dari Komisi B, perbankan, BUMD, PBJS, pelaku dunia usaha dan perwakilan konsumen.

Usai membacakan putusan mentri Perdagangan RI nomor 1176/M-DAG/KEP/12/2015 dan menandatangani berita acara pelantikan anggota BPSK, Wakil Bupati Asahan H Surya berharap para anggota BPSK ini dapat menjawab tantangan konsumen dan pelaku usaha serta mengedepankan asas kejujuran dan keadilan.

“Kalau dapat diistilahkan, stakeholder ini sebagai tiga pilar utama yakni pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Pilar pertama adalah pemerintah, yang mengawasi dan mengatur segenap aspek distribusi barang dan jasa. Kedua adalah para pelaku usaha. Serta pilar ketiga adalah masyarakat selaku konsumen,” kata wakil Bupati.

Wakil Bupati Asahan berharap, kehadiran BPSK bukan merupakan kabar pertakut bagi pelaku dunia usaha. Sebaliknya, diharapkan mampu menjalin komunikasi antara konsumen dengan pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang sering terabaikan selama ini oleh dunia usaha, akan dapat dimediasi untuk dicarikan solusinya.

“Karena itu, kerja pertama BPSK ke depan, harus mempergencar sosialisasi ke tengah masyarakat. Sehingga, keberadaan BPSK akan dipahami dan dimengerti konsumen dan pelaku usaha,” kata Wabup kembali.

Usai dilantik, anggota BPSK Syafrialsyah menjelaskan, dalam interaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan masyarakat tidak jarang menimbulkan perselisihan yang memerlukan penanganan secara efektif dan efisien. “Di situlah harapan kami, BPSK berperan menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin timbul dari transaksi antara pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen,” katanya.

Ditanya soal apa langkah yang akan disiapkan oleh BPSK Asahan usai dilantik, Syafrialsyah menjelaskan, dia bersama anggota lainnya akan menyusun unsur pimpinan walaupun nantinya akan menjalankan kebijakan yang dijalankan bersama.

“Kita akan bentuk dulu unsur pimpinan, setelahnya melakukan sosialisasi keberadaan BPSK ini ditengah masyarakat. Sementara untuk kantor akan bertempat di kantor Dinas Koperindag,” ujarnya.

Diantara nama sembilan orang angggota BPSK yang baru saja dilantik terdiri dari tiga orang unsur pemerintah diantaranya Syahrul Efendi Tambunan, Edy Sukmana, dan Syarifuddin. Sementara itu unsur pelaku usaha adalah Suryandi, Syafrialsyah dan OK Mohd Rasyid. Terakhir unsur konsumen yakni Nazaruddin, Taufik Hidayat dan Mhd Idris Tanjung. (teci)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dewan Pers Kecam Penangkapan Jurnalis Indonesia oleh Militer Israel, Minta Pemerintah Tindak Lanjut Secara Diplomatik

Polsek Lubuk Pakam Amankan Tiga Pencuri Kabel di Eks Plaza Delimas

UNPAB Perluas Jejaring Global Lewat Kunjungan Budaya dan Peradaban Islam ke Tiongkok

MOMEN HARKITNAS 2026 : JAGA TUNAS BANGSA

Polisi Sebut Hasil Autopsi Kresentia Hoess Sudah Keluar, Belum Dipublikasikan

Advokat gugat Otto Hasibuan ke PN Medan terkait perpanjangan jabatan Ketum DPN Peradi