Forkopimda Batubara Sepakat Kawal Penyaluran Bansos

BATU BARA|SUMUT24 Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Batubara menggelar rapat koordinasi Satgas Bansos, di Polres Batubara, Rabu (6/2). Rapat kordinasi bansos dihadiri 151 kepala desa dan lurah serta 12 camat se-Kabupaten Batubara.

Baca Juga:

• GREAT Institute: “State-Driven Economy” untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan
• ENERGI BERSIH BUKAN SEKADAR LINGKUNGAN, TETAPI KEDAULATAN BARU INDONESIA
• Bupati Gus Irawan Kobarkan “Perang Sampah”, Ratusan ASN Tapsel Turun Bersihkan Pasar Sipirok

Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, SH, M.Hum menjelaskan, semua unsur harus sepakat mengawal dan mengamankan para perangkat desa dan kecamatan dalam menyampaikan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang benar benar layak menerima bantuan sosial tersebut.

“Tahun 2019 ini, pemerintah memberikan bantuan PKH sebanyak 24.700 orang, bantuan non pangan tunai kepada 2.500 orang, kelompok usaha bersama sebanyak 400 kelompok dan bantuan bedah rumah sebanyak 70 orang di Batubara,” katanya.

Tujuan utama agar penyaluran bansos harus tepat sasatan disarankan Kapolres perlu pertimbangan dari aparat Desa , Camat dan Pemkab untuk melakukan evaluasi agar betul betul tepat sasaran, untuk mengentaskan kemiskinan.

“Sasaran harus orang yang pantas menerima bansos dan diwaspadai isu hoax dari kelompok tertentu terkait penyaluran bantuan, agar masyarakat terbantu dari segi ekonomi”, pintanya.

Sementara Kajari Batubara Mulyadi Sajaen, SH, MH menyampaikan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi agar dapat berjalan dengan baik tepat waktu dan tepat guna.

“Kita harus transparan, semua aturan dan teknik harus di ikuti . Negara kita adalah negara berkembang dan kendala pasti ada. Bantuan sosial yang di berikan kepada orang yang berhak bukan kepada orang tidak berhak menerima bantuan,” harap Kajari.

Untuk memastikan bansos tepat sasaran Sargas Bansos Kabupaten Batubara dapat menghimbau pihak terkait mengikuti amanah supaya berjalan baik. “Jika menemukan kendala hukum agar cepat saling berkoordinasi,” terang Sajaen. (jo)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

GREAT Institute: “State-Driven Economy” untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

ENERGI BERSIH BUKAN SEKADAR LINGKUNGAN, TETAPI KEDAULATAN BARU INDONESIA

Bupati Gus Irawan Kobarkan “Perang Sampah”, Ratusan ASN Tapsel Turun Bersihkan Pasar Sipirok

Lahan Sawit Luas Tapi DBH Kecil, Wabup Paluta Basri Harahap Curiga Ada yang Tak Beres

Rupiah Terus Melemah, Dolar AS Tembus Rp18.095: Ada Apa dengan Bangsa Ini?

DPD ASPRIMA Sumut Resmi Dikukuhkan, Perkuat Sinergi Kampus dan Industri untuk Mencetak Talenta Unggul