100 Warga Unjukrasa Minta Kadis PUPR Langkat Diperiksa

Langkat|SUMUT24 Ratusan orang dari Forum Mahasiswa dan Pemuda Aktif Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat (FORMASIS) melakukan unjukrasa, meminta kepada Kapolres Langkat dan Kejaksaan Negeri Langkat memeriksa Dinas PUPR, dikarenakan melambatnya pembangunan jembatan Sungai Mbanyak Kaum Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang serta di duga adanya indikasi penyelewengan anggaran APBD Tahun 2019 sebesar Rp 752.973.000.

Baca Juga:

• Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*
• Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo
• Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Hal itu dilakukan mereka saat berada di Depan Kantor Dinas Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Langkat, Senin, dengan Kordinator Lapangan Sutoyo dan Kordinator Aksi Johan Andrean Ginting.

Mereka juga meminta kepada Bupati Langkat agar mencopot Kadis PUPR karena tidak becus dalam menyelesaikan pembangunan jembatan Sungai Mbanyak Kaum Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang.

Sementara itu Kadis PUPR Kabupaten Langkat Subianto menyampaikan bahwasanya adanya keterlambatan pembangunan jembatan dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk COVID-19.

“Pembangunan jembatan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan telah adanya perencanaan serta saat ini telah dibangun pondasi baru hingga kelanjutan dengan membuat kerangka atas,” katanya.

Selain itu anggaran pembangunan jembatan tersebut akan dimasukkan di dalam P-APBD 2020 dan sekitar bulan September 2020 proyek jembatan tersebut akan di lelang sehingga bulan Oktober 2020 akan segera dilaksanakan dan secepatnya bulan Desember 2020 jembatan akan selesai dikerjakan.

Dari pertemuan itu maka disepakati Selasa (1/9) pihak Dinas PUPR Kabupaten Langkat akan melakuan peninjauan ke lapangan bersama dengan Kabid Bina Marga, Camat Sawit Seberang dan Kepala Desa Sei Litur Tasik guna untuk melakukan perbaikan jembatan alternatif secepatnya guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sebelum dilakukannya pembangunan jembatan.

Sementara itu pernyataan Kepala Dadis PUPR Kabupaten Langkat dan Camat Sawit Seberang siap menerima konsekuensi copot dari jabatan apabila tidak ada realisasi pembangunan jembatan tersebut.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*

Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo

Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Cegah Banjir Sejak Dini, Dandim 0212/Tapsel Bersama Sekda Padangsidimpuan Tanam Pohon Serentak

HUT Bhayangkara ke-80, Wabup Atika Hadiri Doa Lintas Agama di Polres Madina, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri Humanis

13 Personel Polres Padangsidimpuan Terima Penghargaan Hari Bhayangkara ke-80, Aksi Heroik Tambal Jalan Berlubang Jadi Sorotan