Ground Breaking Pembangunan Sport Center Langkah Mundur Penyelesaian Lahan Eks HGU PTPN II

MEDAN I SUMUT24  Kuasa hukum enam aktivis antikorupsi yang melaporkan sejumlah pejabat dan menteri ke KPK,13 Februari 2020, Raja Makayasa Harahap, menilai rencana Gubernur Sumatera Utara melakukan ground breaking pembagunan sport center di atas lahan eks hak guna usaha atau eks HGU PTPN II di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, adalah langkah mundur penyelesaian sengketa lahan eks HGU. Menurut Raja, saat rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menteri termasuk Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, 11 Maret 2020, arahan Presiden sangat jelas yakni memerintahkan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN II untuk menghindari spekulasi tanah sehingga tanah eks HGU PTPN II betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemerintah provinsi.” Tolong betul-betul ada inventarisasi, verifikasi ulang,” ujar Raja menirukan ucapan Jokowi. Upaya ground breaking yang dipaksakan ditengah pendemi wabah Covid 19, dinilai Raja hanya upaya memperlihatkan progress pembangunan sport center yang mana lahannya sudah dibeli Pemprov Sumut kepada PTPN II Rp 152 miliar dimasa Dirut PTPN II M.Iswan Achir.” Pembelian atau istilah PTPN II uang ganti rugi senilai Rp 152 miliar itu masih bermasalah. Semua proses itu kami dengar dari sumber kami disaksikan oleh notaris dan sudah dimintai keterangan oleh komisi anti rasuah.” ujar Raja, Rabu 12 Agustus 2020 Raja menilai ada tiga hal yang jadi fokus perhatiannya sebagai kuasa hukum enam aktivis antikorupsi yang melaporkan sejumlah pejabat ke KPK terkait lahan eks HGU PTPN II yakni: 1. Tidak ada hal urgent terhadap pembangunan sport center apalagi rakyat masih butuh keseriusan negara juga Pemprov Sumut dalam penanganan Covid 19 yang semakin banyak memakan korban jiwa. 2. Negara dalam hal ini Pemprov Sumut harus taat hukum, masyarakat pemegang hak atas tanah yang akan dijadikan lahan sport Centre telah menang hingga Mahkamah Agung. 3. Menagih janji dan keseriusan KPK agar mengawasi pimpinan Sumut agar terhindar dari hattrick terjerat korupsi oleh lembaga anti rasuah.(REL)

Baca Juga:

• Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*
• Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo
• Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*

Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo

Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Cegah Banjir Sejak Dini, Dandim 0212/Tapsel Bersama Sekda Padangsidimpuan Tanam Pohon Serentak

HUT Bhayangkara ke-80, Wabup Atika Hadiri Doa Lintas Agama di Polres Madina, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri Humanis

13 Personel Polres Padangsidimpuan Terima Penghargaan Hari Bhayangkara ke-80, Aksi Heroik Tambal Jalan Berlubang Jadi Sorotan