Terpidana Perkara Narkoba Dituntut 10 Tahun Penjara, Terkait Pencucian Uang

Medan I Sumut24.co Zulhadi Harahap alias Zul  (49) warga Jalan Karya Setuju No. 25 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, Medan, dituntut 10 tahun penjara, karena terbukti , melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hasil kejahatan narkotika.

Baca Juga:

• Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*
• Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo
• Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Selain itu terpidana 13 tahun penjara ini juga dikenai denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Hal itu dikatakan  JPU Juliana Tarihoran dalam nota tuntutan yang dibacakan jaksa Siska dalam persidangan virtual di ruang Cakra-4 PN Medan, Kamis (6/8/2020).

Menurut JPU, terdakwa terbukti menempatkan,  mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menukarkan dengan surat berharga, atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak  pidana  narkotika dengan tujuan menembunyikan asal usul harta kekayaan.

Dalam persidangan yang dihadiri Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Irfan Surya Harahap  disebutkan juga sebanyak sebanyak 28 item barang bukti TPPU disita untuk negara.

Barang bukti dimaksud antara lain, sejumlah sertifikat tanah, mobil dan buku rekening bank dengan total nilai puluhan miliar rupiah.

Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU RI No. 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disebutkan, terdakwa Zulhadi Harahap alias Zul, mengakui pada tahun 2011 ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari polda sumut dalam perkara narkotika jenis shabu divonis 5 tahun penjara.

Kemudian 2014 terdakwa ditangkap lagi  dalam perkara narkotika jenis shabu. Selanjutnya tahun 2015  terdakwa ditangkap lagi dalam perkara narkotika. Sekarang berstatus terpidana 13 tahun penjara, perkara narkoba.

Usai pembacaan nota tuntutan, hakim ketua Saidin Bagariang menunda persidangan hingga tanggal 27/8/2020 dengan agenda mendengar notabelaan terdakwa.

PH terdakwa, Advokat Irfan Harahap mengatakan, tidak semua barang bukti yang disita untuk negara merupakan milik terdakwa, termasuk apartemen Podomoro, Medan.

” Dalam pledoi nanti kita sampaikan jika tidak semua barang bukti yang disita untuk negara merupakan milik terdakwa. Ada yang milik orang lain,” ujar Irfan usai sidang. (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*

Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo

Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Cegah Banjir Sejak Dini, Dandim 0212/Tapsel Bersama Sekda Padangsidimpuan Tanam Pohon Serentak

HUT Bhayangkara ke-80, Wabup Atika Hadiri Doa Lintas Agama di Polres Madina, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri Humanis

13 Personel Polres Padangsidimpuan Terima Penghargaan Hari Bhayangkara ke-80, Aksi Heroik Tambal Jalan Berlubang Jadi Sorotan