Plt.Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut, Sosialisasi SP4N di Kab.Pakpak Bharat

PAKPAK BHARAT I SUMUT24.co

Baca Juga:

• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan
• Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Inspektorat Kabupaten mensosialisasikan sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui (SP4N – LAPOR).

Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan SP4N – LAPOR sebagai sebuah kanal layanan aduan publik yang dioperasikan langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Masyarakat berhak tahu dan berhak juga menyampaikan keluhan-keluhan, tentang kelemahan-kelemahan dari sistem layanan yang kita punya, dan di sinilah tempatnya, jelas Jalan Berutu.

Pengaduan- pengaduan yang disampaikan masyarakat terkadang tidak sampai pada pimpinan, sehingga evaluasi terhadap sistem pelayanan tidak terlaksana, ini yang perlu kita benahi, mudah-mudahan dengan adanya sistem ini bisa menjawab tantangan ini, ucap

James Marihot Panggabean, SH, MH, Plt. Kepala Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara yang juga hadir dalam acara sosialisasi SP4N ini.(rbm)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan

Semangat ‘Tampakna do Rantosna’, Rahudman Harahap Ajak Alumni SMAN 2 Perkuat Solidaritas Menuju Sumut Berkah

Modus Check-in Hotel Sindikat Curanmor Sikat CRF di Parkiran

GM Geopark Kaldera Toba: Geopark Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah