PT TPL Mangkir ,  Komisi B DPRD Sumut Skorsing Rapat Permasalahan Banjir Bandang Samosir

Medan I Sumut24.co

Baca Juga:

• Transformasi TNI AD dan AI Jadi Sorotan Seminar Strategis di Seskoad Bandung, ini harapannya*
• Siregar: Sertifikasi Guru Adalah Cara Feodal Menipu Diri Sendiri, Bukan Solusi Kualitas Pendidikan
• Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Pasca banjir bandang yang terjadi pada tanggal 13 September 2023 dan telah memakan korban jiwa hingga merusak 120 hektar lahan pertanian serta merusak sekolah SMP Negeri 2 , PAUD, Kantor Desa Siparmahan dan sejumlah rumah di Desa Siparmahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Sumatera Utara.

Atas dasar kejadian banjir bandang ratusan warga Kenegerian Sihotang sempat mendatangi kantor Bupati Samosir dengan melakukan aksi damai dan menyatakan sikap “Tutup TPL”

Ratusan massa membawa Spanduk yang bertuliskan Tutup TPL karena mereka menduga keras bahwa aktifitas yang berada di daerah Desa Baniara dan Desa Hutagalung telah membawa malapetaka bencana alam yang mengerikan di daerah Kenegerian Sihotang tepatnya di desa Siparmahan.

Menyikapi hal di atas Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bencana di Samosir dan Humbahas, Medan, Selasa (5/12) di ruang rapat

Terlihat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Ka.UPTD. KPH Wilayah XIII Doloksanggul , Pemkab Samosir, Pemkab Humbahas,

Sementara undangan lainnya seperti PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan dan Perwakilan Masyarakat tidak hadir dalam rapat.

Dalam kesimpulannya Pimpinan Rapat dari Komisi B DPRD Sumut, Ir.Tangkas Manimpan Lumbantobing didampingi H.Iskandar Sinaga mengatakan diskorsing dan tidak bisa kita ambil keputusan karena pihak dari PT.TPL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, dan Perwakilan Masyarakat.

“RDP di skorsing dan tidak bisa kita ambil keputusan karena pihak dari PT.TPL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, dan Perwakilan Masyarakat,”ungkapnya saat memimpin Rapat.

Dirinya juga merasa kecewa dengan sikaf PT TPL dan terkesan melecehkan lembaga terhormat dengan ketidak hadirannya.

” Kita akan panggil kembali sehingga persoalan banjir bandang dapat terselesaikan sehingga masyarakat tidak dirugikan, ” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, pihak KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan 13 Dolok Sanggul , Ezra Sinaga mengatakan bahwa bencana di Humbahas masih kita telusuri sebabnya.

” Seperti apa yang disampaikan pimpinan RDP kesimpulan belum bisa diambil keputusan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan sampai semua pihak hadir , “ujar Ezra.

Hal senada juga disampaikan Helmut Todo Tua Simamora, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Samosir menyampaikan bahwa saat ini sedang di investigasi dan identifikasi penyebab bencana tersebut.

“Saat ini sedang di investigasi dan identifikasi penyebab bencana tersebut sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan yang dapat merugikan salah satu pihak seperti yang diduga masarakat,” sebut Helmut.(****)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Transformasi TNI AD dan AI Jadi Sorotan Seminar Strategis di Seskoad Bandung, ini harapannya*

Siregar: Sertifikasi Guru Adalah Cara Feodal Menipu Diri Sendiri, Bukan Solusi Kualitas Pendidikan

Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

Warga Medan Johor Tewas Tergantung di Jembatan Sungai Babura

FPS Poltekpar : Kelurahan Pardede Onan Memiliki Potensi Wisata Budaya

Bupati Asahan Buka Pelatihan TP PKK Kecamatan 2026 : Wujudkan Kader yang Profesional dan Inovatif