Anggota DPRD Madina: Membatalkan Coblos Tembus, Menghilangkan Suara Rakyat

MANDAILING NATAL,SUMUT24.CO Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Teguh W Hasahatan Nasution menilai, membatalkan coblos tembus sama dengan menghilangkan suara rakyat.

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Hal itu diungkapkannya saat menyikapi situasi politik di Desa Tabuyung pasca pilkades serentak yang diadakan 19 Desember 2022. Sebab, 2 dari 5 calon kades berniat menggugat hasil penghitungan suara yang disaksikan oleh ratusan masyarakat, Kapolres, Danyon Brimob, Kadis PMD, Camat dan unsur Muspika Kecamatan Muara Batang Gadis.

“Seluruh kalangan menyaksikan penghitungan suara yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,”ujarnya kepada wartawan.

Dikatakan Teguh, Salah satu rencana materi gugatannya yaitu, Perbup No.62 Thn 2022 coblos 2 kali dinyatakan batal. Padahal konsiderans dari Perpub tersebut adalah Permandagri nomor 112 / 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa. Dijelaskannya, dalam pasal 40, huruf C ‘coblos lebih dari satu kali di nyatakan sah sepanjang tidak mengenai kotak/kolom lain.

“Berdasarkan adagium hukum,’Lex superior derogat legi inferior ‘ peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Sesuai dgn UU No.13 thn 2022 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan, Peremendagri itu lebih tinggi dari Perbup,”ujarnya.

Sebagai anggota DPRD dari Dapil IV Madina dan juga putra Desa Tabuyung, Teguh mengingatkan panitia pemilihan kepala desa agar tidak keliru dalam mengambil keputusan.

“Mengajukan gugutan sah-sah saja,tapi mengabulkan gugutan untuk melakukan penghitungan ulang dengan membatalkan kertas suara coblos tembus 2 kali adalah sebuah pembangkangan terhadap peraturan,”tuturnya.

Diceritakannya, kejadian serupa pernah terjadi di Kabupaten Sintang, Kalbar pada 2018. Saat itu Bupati Sintang menyurati mendagri untuk minta petunjuk dan penjelasan. Berdasarkan tersebut, Mendagri mengeluarkan surat yang menyatakan sesuai dengan pasal 40 huruf C coblos tembus dinyatakan sah sepanjang tidak mengenai kotak/kolom calon lain.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir