Komitmen Perketat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemprov Sumut Teken Perjanjian Kerja Sama Whistle Blowing System dengan KPK

MEDAN I Sumut24.co Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Whistle Blowing System (WBS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait Penanganan Pengaduan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Sumut terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

• Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*
• Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo
• Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Pendandatangan perjanjian tersebut dilakukan Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis bersama Deputi Bidang Informasi Data KPK RI Mochammad Hadiyana, disaksikan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (19/4).

Pj Sekdaprov Sumut Afifi Lubis mengatakan, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, juga ditunjukkan dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 18 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan, artinya Pemprov telah membuka akses luas kepada masyarakat, lembaga dan organisasi termasuk ASN untuk bisa berperan secara langsung memberikan pengaduan apabila ditemukan indikasi korupsi di lingkungan Pemprov.

“Ini sudah kita atur regulasinya melalui Pergub dan telah kita undangkan, sehingga bisa disikapi OPD di lingkungan Pemprov Sumut. Tidak hanya lembaga sosial yang berperan tapi dari internal kita sendiri (ASN) punya kesempatan melapor, segera lakukan perubahan kepada jajaran secara baik dan ringkas sehingga memberi contoh benar kepada jajaran,” ujarnya.

Disampaikan juga, para tahun 2021 ada sebanyak 455 pengaduan dari masyarakat maupun lembaga sosial lainnya kepada Inspektorat Sumut dan telah ditindaklanjuti sebanyak 354 pengaduan. Menurutnya, hal tersebut harus disikapi untuk mengubah paradigma Pemprov Sumut memiliki rangking tertinggi kasus korupsi di level nasional.

Afifi berharap dengan dilakukannya pendandatangan hari ini merupakan komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemprov. Afifi juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK atas atensi yang diberikan kepada Pemprov Sumut dan berharap kerja sama yang sudah terjalin akan membuahkan hasil yang baik terutama meminimalisir pencegahan korupsi di Sumut.

Sementara Deputi Bidang Informasi Data KPK RI Mochammad Hadiyana mengatakan WBS merupakan media pengaduan melalui sistem online yang dibangun KPK. Tujuannya untuk efektivitas penanganan pengaduan bagi masyarakat yang transparan dan terjamin kerahasiannya.

Penandatangan kerja sama ini meliputi penguatan aturan internal Pemprov Sumut terkait penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi serta pertukaran data dan informasi. Diharapkan dengan kerja sama ini KPK akan membantu Pemprov melakukan penguatan sistem yang rentan terhadap potensi tindak pidana korupsi. Sistem ini juga akan menunjukkan upaya yang dilakukan lembaga/organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.w03

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menko AHY Resmi Tutup Rakernas XVIII APEKSI, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Bangun Kota Tangguh*

Kado Istimewa di Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Terima Langsung Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo

Begini Kronologis OTT KPK Libatkan Pejabat dan Mantan Pejabat

Cegah Banjir Sejak Dini, Dandim 0212/Tapsel Bersama Sekda Padangsidimpuan Tanam Pohon Serentak

HUT Bhayangkara ke-80, Wabup Atika Hadiri Doa Lintas Agama di Polres Madina, Kapolres Tegaskan Komitmen Polri Humanis

13 Personel Polres Padangsidimpuan Terima Penghargaan Hari Bhayangkara ke-80, Aksi Heroik Tambal Jalan Berlubang Jadi Sorotan