Jadikan Pilkada Harapan Masyarakat

 

Baca Juga:

• Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Punya Kekayaan hingga Rp31,39 Miliar
• Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
• Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi DPD FKN Sumut dan SAS Center, Dukung Dua Agenda Akbar di Medan

Oleh : Erwin Syahputra Saragih S.Pdi

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi untuk mencari pemimpin suatu daerah. Namun sebaiknya Pilkada harus menjadi sebuah harapan masyarakat sehingga terpilihnya kepala daerah yang benar-benar mampu mengayomi dan melanjutkan pembangunan secara terarah dan berkelanjutan. Maka didalam pilkada itu juga selain perlunya penyelenggara yakni KPU juga perlunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan adanya Pilkada perlunya pengawasan yang berarti sehingga kecurangan dan permainan dalam Pilkada dihindari dan dicegah sehingga tidak terulang kembali.

Pilkada serentak 27 Juni 2018 di Sumut dan daerah lainnya sehingga berjumlah 171 daerah telah melaksanakan Pilkada dengan baik, aman dan lancar walaupun beberapa daerah seperti di Kabuapten Tapanuli Utara diindikasikan akan terjadi Pilkada ulang, karena adanya dugaan kecurangan dan provokasi yang belum kita ketahui bersama. Berawal dari hal tersebutlah perlunya adanya fungsi pengawasan sehingga kecurangan bisa diminimalisir.

Dalam Pilkada masyarakat tidak berharap banyak hanya pemimpin yang terpilih nantinya dapat membawa kesejahteraan untuk masyarakat, jujur, amanah dan bekerja untuk masyarakat, berjuang untuk kepentingan rakyat,  peka, tidak sekedar mencari kekuasaan, kepentingan sendiri atau kelompok. Pemimpin yang mau berkorban untuk rakyat.

Setiap pasangan calon harus legowo apabila kalah dan tidak berbuat ulah yang menganggu ketertiban di masyarakat. Siap menang dan kalah. Masyarakat juga Jangan mau disuap Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu, karena dapat merugikan. Jangan sampai kita belajar korupsi kecil-kecilan. Rakyat jangan mau disuap, karena disuap sekali akan berdampak selama 5 tahun. kecurangan atau penyimpangan tidak akan mempengaruhi pilihan rakyat. Jika rakyat sudah kekuh untuk memilih pemimpin yang dianggap baik maka rakyat tidak mudah dipengaruhi.

Memilih pemimpin jangan berdasarkan suku, golongan atau etnis tetapi track record atau rekam jejak para calon sehingga nantinya tidak merugi. lepaskan ikatan primordial atau satu golongan. Tetapi pilih yang jujur, disiplin dan membangun. Buat apa satu golongan tetapi korupsi. Oleh sebab itu, pilih yang objektif, jernih dan pilih yang baik demi lima tahun kedepan. Perhatikan rekam jejak. Kalau belum terbukti, jangan dipilih. Harus transparan dan akuntabel karena itu kuncinya.

Semua berharap agar kandidat tidak bermain curang terutama politik uang dan harus legowo menerima kekahalahan. Kandidat yang kalah, harus bahu membahu dengan pemenang untuk membangun daerah.

Kalau kalah jangan bikin ulah. Bisa beri contoh yang lain. Setelah Pilkada harus bersama membangun daerah masing-masing dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab.

Tulisan ini dikirim oleh Erwin Syahputra Saragih S.Pdi. Ia adalah salah satu praktisi dan juga pengajar di salah satu sekolah di Sumut.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Punya Kekayaan hingga Rp31,39 Miliar

Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi DPD FKN Sumut dan SAS Center, Dukung Dua Agenda Akbar di Medan

Buka Muswil III SAPMA PP Sumut, Ijeck Tegaskan Kader Harus Jauhi Narkoba, Firmansyah Kembali Terpilih

Sutrisno Pangaribuan Nilai Bobby Nasution Melecehkan DPRD Sumut karena Tinggalkan Rapat Paripurna

Polsek Medan Area Tangkap Sekuriti Rampas HP Wanita Lansia saat Duduk di Kursi Roda