Baca Juga:
MEDAN – Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Indonesian Parliament Watch (IParWa), dan Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), Sutrisno Pangaribuan, mengkritik tindakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang meninggalkan ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara saat sidang berlangsung.
Dalam pernyataan tertulis yang diterbitkan Rabu (22/7/2026), Sutrisno menilai langkah Bobby meninggalkan rapat tanpa meminta izin kepada pimpinan sidang merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif.
Menurut Sutrisno, interupsi yang disampaikan sejumlah anggota DPRD terkait syarat kuorum merupakan bagian dari mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026. Ia merujuk Pasal 117 yang mengatur ketentuan kuorum rapat paripurna, termasuk untuk pembahasan dan penetapan perda maupun APBD.
"Seharusnya Gubernur menghormati proses yang sedang berlangsung, bukan meninggalkan ruang rapat," tulis Sutrisno.
Dalam pernyataannya, Sutrisno juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan sejumlah dinamika politik sebelumnya yang melibatkan Bobby Nasution, seperti polemik dengan Ketua DPRD Medan saat itu, Hasyim, persoalan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri Pemerintah Kota Medan, hingga sindiran Bobby kepada sejumlah kepala daerah dalam berbagai kesempatan.
Ia menilai tindakan meninggalkan rapat paripurna dapat dibaca sebagai sinyal adanya persoalan komunikasi politik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumut maupun partai-partai pendukung.
Selain itu, Sutrisno berpendapat tidak terpenuhinya kuorum rapat paripurna mencerminkan adanya dinamika politik di internal DPRD Sumut yang patut menjadi perhatian.
Atas peristiwa tersebut, Sutrisno meminta Bobby Nasution menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada pimpinan serta anggota DPRD Sumut apabila kepergiannya dari ruang sidang dinilai menimbulkan kesan tidak menghormati lembaga legislatif.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait kritik yang disampaikan Sutrisno Pangaribuan maupun alasan meninggalkan rapat paripurna DPRD Sumut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga belum memberikan tanggapan atas penilaian tersebut.rel
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News